Komisi III DPRD Bangli Soroti Rendahnya Capaian Retribusi PKB

Suasana rapat kerja Komisi III DPRD Bangli tentang Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024,Kamis (20/7). SD/Ist 

Bangli, suaradewata.com - Berbagai kritikan dan masukan diberikan kalangan wakil rakyat Bangli saat rapat kerja Komisi III DPRD Bangli tentang Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024, Kamis (20/7/2023). Dalam hal ini, perlu inovasi dan terobosan untuk bisa meningkatkan PAD Bangli. Dalam Raker yang dipimpin oleh Made Natis tersebut, Anggota DPRD Bangli, I Nengah Darsana menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangli melalui sektor retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). Yang mana, dalam semester pertama tahun 2023, realisasi retribusi PKB baru mencapai Rp 145 juta. Padahal target retribusi PKB tahun 2023 di Dinas Perhubungan sebesar Rp 500 juta.  "Ini yang saya agak mangkel (kesal). Target Rp 500 juta ini sudah berdasarkan data dari sekian unit kendaraan bermotor di Bangli yang wajib PKB. Tapi kok sampai saat ini pemungutannya baru sebatas Rp 145 juta. Kan sangat rendah sekali itu di triwulan kedua ini," ujar Darsana ditemui usai rapat kerja. 

Darsana juga mengungkapkan, pengujian kendaraan bermotor atau uji KIR merupakan kewajiban yang telah diamanatkan undang-undang. Minimnya realisasi PKB dinilai Darsana bahwa pihak dinas kurang berinovasi. Entah itu melakukan pendekatan preventif ke rumah-rumah, ataupun sidak di jalan raya terhadap kendaraan angkutan penumpang atau barang yang tidak dilengkapi izin KIR. "Ini saya lihat tidak dilakukan oleh dinas. Hanya menunggu dan menunggu. Berapa yang datang, (hanya) itu dilakukan uji kir. Sehingga PADnya sangat rendah dari PKB. Ini yang saya lihat dari Dinas Perhubungan di samping kadisnya baru, belum ada gerakan-gerakan sesuai dengan konsep Bangli jengah dan Bangli mau melompat. Ini yang agak disesalkan. Karena kita mau melihat action nyata dari OPD penghasil terkait dengan capaian PAD," ungkapnya. 

Selain realisasi PKB, politisi asal Desa Landih, Bangli ini juga menyoroti perihal perparkiran. Yang menurutnya potensi parkir di Bangli masih sangat banyak, tapi belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah melalui dinas perhubungan. "Disamping itu juga kita lihat ada beberapa tempat, ada pemungutan parkir yang 'tidak jelas' apakah itu resmi ataukah justru masuk ke pungli. Ini yang kita khawatirkan," sebutnya. 

Mengenai potensi parkir ini, pihaknya kedepan akan berupaya adakan menggelar rapat dengar pendapat, menghadirkan OPD penghasil dan juga wajib pajak yang ada. "Ini mau kita cari solusinya. Karena tadi berkembang juga bahwa masyarakat sudah dipungut tiket masuk ke kawasan Kintamani, apakah perlu juga untuk dipungut parkir," ujarnya.

Sementara Kepala Dishub Bangli, I Wayan Suastika tidak memungkiri rendahnya capaian retribusi di instansinya. Seperti retribusi parkir. Suastika mencontohkan di Pasar Kintamani yang mana masih dalam proses rehabilitasi. Sehingga pihaknya belum bisa maksimal memungut parkir. "Begitupun sektor retribusi PKB. Itu memang rendah karena sudah satu semester, paling tidak sudah Rp 250 juta seharusnya (realisasinya)," ucap dia. 

Suastika mengatakan, uji kir wajib dilaksanakan dua kali dalam setahun. Rendahnya capaian retribusi PKB, menurut dia, karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan uji KIR. Pihaknya sudah berupaya mengingatkan pemilik kendaraan angkutan penumpang maupun barang agar melakukan uji kir.  Sedangkan terkait razia kendaraan sesuai saran dewan, pejabat asal Desa Bangbang ini perlu melakukan koordinasi lebih lanjut. Sebab berkenaan dengan razia, pihaknya perlu menggandeng kepolisian karena Dishub tidak memiliki kewenangan.ard/nop

• TAGS: