Selangkah Lagi RUU Provinsi Bali Menjadi Undang - Undang

Anggota DPR RI, I Nyoman Parta saat menyerahkan RUU Provinsi Bali ke Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. ist/sd

Jakarta, suaradewata.com - Rangkaian proses RUU Provinsi Bali saat ini sudah sampai pada tahapan Rapat pengambilan keputusan tingkatkan I dalam rapat pleno komisi II DPR RI, yang dihadiri oleh Menteri dalam Negeri, perwakilan dari Kementerian Keuangan, Perwakiln Kementrian Hukum dan HAM, perwakilan Bappenas dan pimpinan Komite I DPD RI.

Dari pandang umum semua fraksi di DPR RI dan dari Pemerintahan menyetujui agar ke-8 RUU Provinsi, yakni RUU Tentang Provinsi Sumatera Utara, RUU Tentang Provinsi Sumatera Selatan, RUU Tentang Provinsi Jawa Barat, RUU Tentang Provinsi Jawa Tengah, RUU Tentang Provinsi Jawa Timur, RUU Tentang Provinsi Maluku, RUU Tentang Provinsi Kalimantan Tengah, dan RUU Tentang Provinsi Bali untuk dilanjutkan pembahasannya pada Pembicaraan Tingkat lI / Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI, dan disahkan menjadi UU

Nyoman Parta yang berkesempatan membacakan pendapat akhir mini fraksi PDI Perjuangan mengatakan bahwa dengan pangambilan keputusan tingkat I yang telah di setujui oleh fraksi - fraksi yang ada di DPR-RI dengan pemerintah berarti RUU Provisi Bali tinggal satu langkah lagi yaitu sidang paripurna pengambilan keputusan untuk di sahkan menjadi undang undang mudah mudahan waktunya tidak lama minimal waktu penutupan masa sidang 14 April 2023.

"Perjuangan kita selama ini antara lain, pertama, mengokohkan posisi Desa Adat dan Subak yg sebelumnya berdasarkan Perda di kuatkan dalam RUU Provinsi Bali. Kedua, adanya pendanaan dari pemerintah pusat dalam rangka Penguatan Pemajuan kebudayaan, Desa Adat dan Subak. Ketiga, dicantumkannya ayat tentang pungutan dan kontribusi wisatawan asing. Dan juga yang tidak kalah penting dimasukkannya filosofi dan kearifan lokal masyarakat Bali dengan Tri Hita Karana dan Sad Kerthi ini dalam RUU-nya yang mana RUU provinsi Bali sendiri memiliki karakteristik yang relatif berbeda dengan ketujuh RUU lainnya " pungkas Nyoman Parta ditemui di depan ruang sidang, Rabu (29/3/2023).

Selain Nyoman Parta, anggota DPR RI yang ikut dalam Panja RUU Provinsi Bali diantaranya; Ketut Kariasa Adnyana, Alit kelakan, Gus Adi Mahendra. rls/gus/ari

• TAGS:
• RUU Provinsi Bali
• Nyoman Parta