Buntut Hak Waris di PT Jayakarta Balindo, Kadis Dukcapil Denpasar Digugat di PTUN 

Kenangan keluarga Widiani bersama mendiang suami dan anaknya.

Denpasar, suaradewata.com– Ni Luh Widiani, istri dari Almarhum Eddy Susila Suryadi, Komisaris Utama PT Jayakarta Balindo, nasibnya masih terus diobok-obok terkait keabsahan dalam hak waris di perusahaan milik mendiang suaminya. 

Dari persoalan akta kelahiran, KTP hingga daftar dalam Kartu Keluarga. Ini yang terus dipersoalkan oleh pihak keluarga mendiang suami Widiani. Bukan "kaleng-kaleng" lantaran janda  Eddy Susila disebut pemegang saham mayoritas dengan 9.900  lembar saham atau 99 persen. 

Sisanya dimiliki, Putu Antara Suryadi dengan 100 lembar saham. Sementara kepengurusan PT Jayakarta Balindo yaitu, Komisaris Utama, Eddy Susila Suryadi, Komisaris, Gunawan Suryadi dan Direktur I Made Jaya Wijaya. 

Kasak kusuk terjadi setelah Eddy Suryadi meninggal pada 20 Januari 2019. Perempuan berusia 43 tahun itu langsung dipersoalkan oleh pihak keluarga dari suaminya. Bahkan sempat mempidanakan Widiani ke Lapas Kerobokan.

Tidak hanya itu, haknya sebagai istri Eddy Suryadi oleh pihak keluarga almarhum dipermasalahkan dengan mengajukan gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.   

Penggugat adalah  Putu Antara Suryadi, adik dari Eddy Suryadi.  Dalam sidang putusan, 3 Mei 2021, majelis hakim PN Denpasar mengabulkan gugatan penggugat dengan membatalkan  Akta Perkawinan Ni Luh Widiani dengan Alm. Eddy Susila Suryadi  dan Akta Kelahiran Jovanka Amritha Suryadi, anak hasil perkawinannya dengan Eddy Suryadi, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Denpasar tertanggal 5 Februari 2015. 

Widiani melalui tim kuasa hukumnya dari Legal Office, Agus Widjajanto kemudian melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung setelah di tingkat banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan majelis hakim PN Denpasar. 

Di tingkat kasasi, Hakim Agung, Dr. Ibrahim, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab dan Dr. H. Zahrul Rabain dalam sidang putusannya,  Kamis, 24 Maret 2022, menganulir putusan majelis hakim di PN Denpasar dan ditingkat banding dengan mengabulkan permohonan kasasi dari Ni Luh Widiani.

Tidak terima dengan putusan yang sudah inkracht, berkekuatan hukum tetap itu, Gunawan Suryadi, adik kandung alm. Eddy Suryadi, kemudian mengajukan gugatan terhadap Kepala Dinas Dukcapil Denpasar di PTUN  Denpasar. 

Humas PTUN Denpasar, Ivan Pahlavia Islamy dikonfirmasi terkait gugatan ini, membenarkan. “Memang benar. Gugatan diajukan oleh Bapak  Gunawan Suryadi dan yang menjadi tergugat adalah Kepala Dinas Dukcapil Denpasar. Sudah sidang pertama, pembacaan gugatan berlangsung secara elektronik,” jelas Ivan Pahlavia.

Lebih lanjut dikatakan, majelis hakim sudah melakukan pemanggilan kepada pihak ketiga, yakni Ni Luh Widiani. “Ibu Widiani dipanggil untuk dimintai keterangan apakah ingin masuk sebagai pihak ketiga atau intervensi atau sebagai saksi,” lanjut Ivan Pahlavia. 

Sementara itu, Agus Widjajanto, kuasa hukum Widiani mengatakan, gugatan di PTUN Denpasar, yang diajukan Gunawan Suryadi adalah tindakan membabi buta dalam melakukan perlawanan terhadap Ni Luh Widiani, janda Edy Susilo Surjadi. 

“Gugatan pembatalan perkawinan dan keabsahan KTP, serta KK , ini harus diwaspadai jangan sampai ada main mata untuk mengorbankan Ni Luh Widiani. Kami akan ajukan gugatan  intervensi di PTUN Bali,” ungkap Agus Widjajanto. 

Ditegaskan, dalam pasal 55 dari UU Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan masa kadaluarsa dalam mengajukan Gugatan PTUN adalah 90 hari sejak keputusan administrasi tersebut diterbitkan. 

“Bagaimana bisa dilakukan gugatan pada bulan dan tahun 2023, setelah di tingkat kasasi, gugatan saudara kandung dari Edy Susilo Surjadi, ditolak Mahkamah Agung. Ini yang disebut mata gelap , asal tabrak urusan belakang,” lanjutnya.

Menurut Agus Widjajanto,  keadilan tetap akan muncul dalam perspektif hukum alam  dan hukum Tuhan. “Dalam hukum negara, kita akan bantu sampai kemana pun,” kata pengacara yang berkantor di kawasan Cikini, Jakarta ini.mot/adn

• TAGS: