PT Suara Dewata Media - Suara dari Pulau Dewata

Jalan Anyelir I, Nomor 4A, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, Bali

Call:0361-8311174

info@suaradewata.com

Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali Khawatir KPI Hanya Sebagai Aksesoris Belaka, Pasca Hibah Tahun 2020

Rabu, 06 November 2019

09:10 WITA

Denpasar

1816 Pengunjung

PT Suara Dewata Media - Suara dari Pulau Dewata

suaradewata

Denpasar, suaradewata.com – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali, I Komang Nova Sewi Putra, SE mengkhawatirkan keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bali hanya sebagai pelengkap atau aksesoris belaka. Alasannya karena Hibah kepada KPI di tahun 2020 hanya dianggarkan sebesar Rp 1,2 milyar, sedangkan tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 1,7 milyar atau kalau disimpulkan Hibah kepada KPI di tahun 2020 mengalami penurunan sekitar Rp 500 juta.

Atas kondisi ini, I Komang Nova Sewi Putra saat membaca Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat tentang Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran (TA) 2020, Rabu (6/11) mengeluarkan saran dihadapan Gubernur Bali. “Saran kami agar dilakukan dengar pendapat dengan KPI, karena kami melihat bahwa program kegiatan KPI baik yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pusat maupun kondisi lokal Bali memerlukan dana yang jauh lebih besar dari yang dianggarkan tahun 2019 lalu,” kata Politisi Demokrat asal Kabupaten Buleleng ini seraya menilai akan terjadi banyak program kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, apalagi tahun 2020 anggarannya diturunkan.

Disisi lain, Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali menyoroti Hibah kepada Kelompok Masyarakat lainnya, dimana dalam tahun 2020 dianggarkan mendekati Rp 82 milyar. Sedangkan pada tahun 2019 hanya sebesar Rp 19 milyar lebih. “Berarti hal ini ada peningkatan hampir Rp 63 milyar, dan pertanyaannya kenapa terjadi peningkatan yang sangat fantastis? dan kelompok masyarakat lainnya mana yang dimaksud?,” tanya Nova Sewi Putra dihadapan Gubernur Bali.

Sebagai kesimpulan, Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali menyarankan kepada Gubernur untuk kedepan apa yang sudah menjadi komitmen bersama antara DPRD dan Gubernur sebelum pembahasan KUA-PPAS, agar dilaksanakan dan dijabarkan dalam KUA-PPAS dan RAPBD dengan konsekuen. Awp/sar


Komentar

Berita Terbaru

\