Komisi IV DPRD Bali Tengahi Penyegelan SD 2 Puhu
Jumat, 21 Juli 2017
00:00 WITA
Gianyar
3688 Pengunjung
suaradewata.com
Gianyar, suaradewata.com - Sengketa penutupan sebagian kelas SD 2 Puhu, Kecamatan Payangan, Gianyar oleh pemilik lahan I Made Antara akhirnya berakhir. Komisi IV DPRD Bali yang diketuai oleh I Nyoman Parta berhasil melakukan mediasi untuk memohon pemilik lahan membuka kembali ruang belajar demi kelancaran siswa belajar.
Made Antara mengaku usahanya untuk memperjelas status lahan tersebut tak membuahkan hasil. Ia menjelaskan bahwa ia memiliki tanah waris seluas 48 are. Dari jumlah tersebut, sejak tanggal 1 Agustus 1968 lahan miliknya seluas 17 are dipergunakan sebagai lokasi SDN 2 Puhu.
Untuk mengganti lahan pribadi milik Made Antara seluas 17 are yang digunakan untuk lokasi sekolah, ditukar guling dengan lahan milik provinsi yang berlokasi di Banjar Carik desa Puhu, Payangan. Kesepakatan tersebut berlaku sejak tahun 2010 hingga 2016. Made Antara diberikan menggarap lahan seluas 25 are.
Namun ketika ia hendak mensertifikatkan lahannya yang tersisa yakni seluas 31 are, terjadi kendala bangunan SD yang berdiri dilahannya. Antara pun sempat merasa dilempar kesana kesini saat mengurus sertifikat tananhnya. Karena bertahun-tahun tidak menemukan kejelasan dan kepastian, akhirnya beberapa hari yang lalu ia pun memasang pagar bambu dilokasi yang berbatasan dengan lahan miliknya. Sayangnya, terdapat 3 kelas yakni kelas IV, V dan VI melewati dari batas yang disepakati.
Made Antara pun mengaku malu ketika polemik ini menjadi berita hangat hingga menerjunkan Komisi IV DPRD Provinsi Bali. "Saya malu masalah ini sampai ke DPRD Bali hingga turun kesini. Padahal tidak ada maksud bikin kisruh. Karena yang belajar disana anak cucu tyang juga. Tapi seandainya ada di posisi saya punapi? Tolong saya dibantu, jangan malah memprovokasi. Seolah-olah saya bentrok, padahal saya cuma urus hak saya dengan pemerintah. Yang sebenarnya sudah fair tapi prosesnya yang tersendat-sendat. Tyang juga tidak mau warisi masalah pada anak cucu tyang," ungkapnya saat mediasi yang berlangsung di Kantor Desa Puhu, Jumat (21/7).
Komisi IV DPRD Bali yang diketuai oleh I Nyoman Parta memohon kepada pemilik lahan untuk segera membuka pagar penutup yang terpasang demi kelancaran siswa belajar dan mengesampingkan sengketa yang terjadi. "Permasalahan lahan akan tetap dilanjutkan dan saya sebagai jaminannya, mohon jangan sampai anak-anak trauma dengan kejadian ini," pinta Parta.
Menurut Parta, urusan tanah tersebut sejatinya sudah clear. Karena tinggal menunggu pembangunan gedung baru, sebelum membongkar ruang kelas lama yang berdiri di atas lahan Made Antara. Hanya saja memang, pihaknya meminta kepada pemerintah kabupaten supaya cepat menyelesaikan permasalahan ini. Supaya pemilik lahan bisa memanfaatkan lahannya untuk disakap dan para siswa bisa belajar dengan nyaman di ruang sekolah. "Disini ada sedikit kesalahan komunikasi, tapi saya sebagai anggota DPRD Bali Komisi IV minta tolong supaya Pak Made bersedia buka pagar druwene. Disini ada dari Kantor Pertanahan Gianyar, tolong dibantu bapaknya. Bila perlu ulang pendaftarannya dari awal," ujar politisi PDIP asal Guwang, Sukawati ini.
Kepala Subseksi Sengketa Konflik Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Desak Putu Ariasih mengatakan selama ini bangunan tersebut masih ada memang tidak bisa lahan tersebut dibuatkan sertifikat. "Selama bangunan itu masih ada gak bisa. Sekarang pastikan dulu administrasinya. Bangunan diatas lahan mau diserahkan apa mau dibongkar. Kalau untuk tukar menukarnya saya rasa gak ada masalah," katanya.
Setelah terjadi kesepakatan dalam mediasi, akhirnya semua pihak yang hadir menuju SD 3 Puhu untuk membuka pagar penutup. Secara bersama-sama mereka membongkar pagar yang terbuat dari bambu. Anggota Komisi IV dan KPPAD Bali juga sempat meninjau kegiatan belajar mengajar siswa yang meminjam Wantilan Pura Simpangan yang terletak kurang lebih 150 meter dari SD 2 Puhu. "Kami sudah koordinasi dengan pihak desa untuk segera mengembalikan meja dan bangku ke ruang kelas agar kegiatan belajar kembali semula," tutup Parta. gus/ari/dev
Komentar