Pemerintah Putuskan UN Tetap Dilaksanakan

suaradewata

Denpasar, suaradewata.com - Beberapa waktu lalu, pemerintah mewacanakan untuk menghapus Ujian Nasional (UN) di tingkat SD, SMP dan SMA. Wacana ini muncul, dengan alasan bahwa tolok ukur kualitas pendidikan sesungguhnya bukan pada hasil UN.

Sayangnya belakangan, rencana penghapusan UN ini batal dilaksanakan. Sebab pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk tetap melaksanakan UN.

Hal ini dibenarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP., saat dikonfirmasi di Denpasar, Kamis (29/12). Muhadjir Effendi ditemui usai menghadiri acara 'Sosialisasi Kebijakan Pendidikan, Masalah dan Tantangan Pendidikan ke Depan' yang diselenggarakan oleh DPD PDIP Provinsi Bali.

"UN jalan terus. Sesuai arahan Presiden UN tetap jalan. Jadi belum dihapus, sebagaimana diwacanakan sebelumnya," tutur Muhadjir Effendy, yang didampingi Ketua DPD PDIP Provinsi Bali Wayan Koster.

Selain UN, kata dia, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) juga mulai dilaksanakan. Hanya saja untuk USBN tersebut, tidak semua mata pelajaran yang diuji. "Untuk sementara USBN hanya diuji beberapa mata pelajaran saja," urainya.

Sementara itu Ketua DPD PDIP Provinsi Bali Wayan Koster, mengatakan, pihaknya sengaja menghadirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam sosialisasi ini. Pasalnya beberapa waktu terakhir, ada sejumlah hal baru yang dijadikan kebijakan, termasuk pelaksanaan UN serta full day school.

"Beberapa kebijakan ini perlu diketahui masyarakat, terutama penyelenggara pendidikan. Jadi kita sosialisasikan, dengan menghadirkan para pendidik dan tenaga pendidik dari seluruh Bali," beber Wayan Koster.

Khusus soal UN, diakuinya untuk saat ini diputuskan masih tetap dilaksanakan. Hanya saja ke depan, pihaknya berharap agar UN ini benar-benar dihapus. Apalagi di DPR RI, khususnya Komisi X yang membidangi pendidikan, sejak awal sudah sepakat untuk menghapus UN.

"Kami di dewan, sudah sepkat dari dulu agar UN dihapus. Ini karena UN sudah tidak efektif lagi. Di satu sisi kita ada Program Wajib Belajar 9 Tahun sehingga mereka harus lulus, namun di sisi lain kita masih gelar UN untuk mengukur kualitas pendidikan. Padahal evaluasi mutu pendidikan itu perlu, tetapi bukan dengan UN," pungkas Koster, yang juga anggota DPR RI.san/aga

• TAGS:
• Denpasar