Program 12 PAS Gagal, PAS Tak Pantas Dicalonkan Kembali

suaradewata.com

Denpasar, suaradewata.com - Sejak awal memimpin Bumi Panji Sakti, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana - Nyoman Sutjidra (PAS) mengusung Program 12 PAS. Program 12 PAS tersebut berupa penataan birokrasi, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, membuka lapangan kerja, infrastruktur, iklim investasi, penegakan hukum, pelestarian budaya, penanganan bencana serta pelestarian lingkungan.

Hanya saja menjelang akhir masa jabatan Paket PAS, masyarakat Buleleng memberikan rapor merah untuk program anyar duet PAS ini. Mereka menilai, Program 12 PAS yang menjadi jargon Paket PAS telah gagal.

Menariknya, penilaian ini tak hanya datang dari para tokoh masyarakat Buleleng. Sebab sejumlah kader PDIP, juga menilai Paket PAS telah gagal mewujudkan Program 12 PAS sebagaimana dijanjikan saat masa kampanye Pilkada Buleleng 2012 silam.

Salah satu kader PDIP yang cukup lantang menyebut Program 12 PAS telah gagal adalah Dewa Nyoman Rai. "Program 12 PAS memang gagal. Saya melihat banyak yang gagal. Yang paling menonjol di bidang infrastruktur. Yang lain juga banyak," tutur Dewa Rai, usai rapat paripurna internal di Gedung DPRD Bali, Senin (22/2).

Karena gagal, Dewa Rai pun menilai Putu Agus Suradnyana tak pantas lagi untuk kembali dicalonkan dalam Pilkada Buleleng 2017. Ia berpandangan, ada baiknya PDIP memberikan kesempatan kepada figur-figur muda untuk tampil sebagai Calon Bupati Buleleng 2017.

"Kalau menurut saya, cari yang muda. Apalagi sekarang eranya anak muda, dan ada banyak figur muda di Buleleng. Kalau yang sudah tua, nanti tidak energik memimpin, pasti kaku," tegas politisi PDIP asal Buleleng itu.

Walau menilai PAS telah gagal dan menginginkan figur muda yang tampil, namun Dewa Rai mengaku, PDIP sudah memiliki mekanisme dalam penentuan pasangan calon bupati dan wakil bupati Buleleng. Di samping itu, demikian Sekretaris Komisi I DPRD Bali itu, partai tentu memiliki pertimbangan terutama dalam memenangkan Pilkada Buleleng.

"Sebagai kader, kita boleh saja mengusulkan sesuai dengan hasil penglihatan kita di lapangan. Tetapi pengambil keputusan kan tetap di pusat. Jadi kita tunggu seperti apa keputusan DPP PDIP," pungkas Dewa Rai, yang juga anggota Fraksi PDIP DPRD Bali.san

• TAGS:
• Denpasar