PAD Bali 2016 Batal Dipangkas

Denpasar, suaradewata.com - Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan APBD 2016, bakal dipangkas. Pasalnya, penurunan target PAD dari Rp3,350 trilun menjadi Rp3 triliun atau sebesar Rp350 miliar ini, ditolak Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bali.

Penolakan terhadap permintaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bali tersebut disampaikan dalam rapat Banggar bersama Komisi II DPRD Bali, di Gedung Dewan, Senin (6/7). "Kami tolak karena keinginan TAPD untuk menurunkan PAD, tidak logis. Dasarnya tidak terpenuhi," kata anggota Banggar DPRD Bali Kadek Diana, usai rapat tersebut.

Ia kemudian membeberkan hasil kajian Banggar DPRD Bali atas permintaan TAPD Bali untuk menurunkan target PAD tersebut. Ketika dikaitkan dengan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) yang sudah disusun oleh TAPD untuk tahun 2016 misalnya, penurunan PAD itu sudah tidak sejalan.

Dalam KUA Tahun 2016, demikian Diana, penyusunan anggaran mencermati pertumbuhan ekonomi Bali yang dari tahun ke tahun dirancang meningkat. Karena itu untuk mendekatkan perspektif terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2016 ini, Banggar DPRD Bali menggunakan acuan dua tahun sebelumnya.

Pada tahun 2014 misalnya, pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 6,72 persen dan tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Bali diperkirakan 6,79 persen. Untuk pertumbuhan ekonomi Bali 2016, diperkirakan 6,83 persen.

"Sehingga kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi Bali dari tahun 2014 terus meningkat. Hal ini tentu diikuti oleh PDRB per kapita yang terus meningkat sesuai pertumbuhan ekonomi Bali, yakni pada 2014 Rp38,11 juta dan 2015 Rp46,39 juta. Adapun PDRB 2016, dirancang Rp48,70 juta," kata politisi PDIP asal Gianyar itu.

Selain kajian pertumbuhan ekonomi, Banggar DPRD Bali juga menggunakan pendekatan pergerakan ekonomi Bali tahun 2015 untuk mematahkan keinginan TAPD menurunkan target PAD pada 2016. Pergerakan ekonomi dari sektor tersier di antaranya dari hotel, restoran, jasa, perbankan, dan perdagangan misalnya, diperkirakan terus meningkat. Sebab hingga triwulan pertama 2015, sudah mencapai 68,52 persen.

Sementara di sektor sekunder seperti industri pengolahan, listrik, gas, air bersih dan bangunan juga meningkat, dimana hingga triwulan pertama 2015 sudah pada posisi 15,89 persen. Demikian halnya di sektor primer (pertanian dan pertambangan) yang pergerakannya hingga triwulan pertama 2015 di angka 15,59 persen.

Dengan dua pendekatan dimaksud dan diperkuat dengan KUA Tahun 2016 yang juga disusun oleh TAPD Bali, maka Banggar DPRD Bali sepakat untuk tetap menolak permintaan menurunkan target PAD Bali pada 2016. "Jadi target PAD tetap sesuai rencana awal, yakni Rp3,150 triliun," kata anggota Komisi III DPRD Bali itu.

Untuk memperkuat kajian dan argumentasi atas penolakan tersebut, Diana juga mengaitkannya dengan kebijakan nasional, khususnya dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Kebijakan dimaksud menguatkan prediksi Banggar DPRD Bali bahwa pertumbuhan ekonomi Bali dan PAD Bali 2016 tetap akan tercapai sesuai perencanaan awal.

OJK, kata Diana, mengeluarkan kebijakan menurunkan suku bunga kredit di Indonesia. Salah satunya adalah menurunkan uang muka (DP) dan angsuran pembelian mobil. "Ini akan membuat penjualan mobil bergairah. Jangan lupa, salah satu sumber penghasilan kita dari PKB dan BBNKB," pungkas Diana. san

• TAGS: