Dewan Tolak Pendapatan Daerah Bali Dipangkas

Denpasar, suaradewata.com- Kondisi ekonomi global dan regional saat ini, berpengaruh besar bagi perekonomian Bali. Buktinya, pendapatan daerah Bali yang selalu meningkat beberapa tahun terakhir, saat ini justru melorot. Akibatnya, Pemprov Bali memangkas rencana pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2016.

Pemangkasan rencana pendapatan daerah ini, diungkapkan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bali, Ketut Kariyasa Adnyana, usai pertemuan dengan tim anggaran Pemprov Bali, di Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa (30/6). Politisi PDIP asal Buleleng itu, menolak pemangkasan ini.

"Kita tidak sepakat dengan pemangkasan ini. Karena berapa tahun belakangan ini, tidak pernah pendapatan daerah diturunkan dari kesepakatan awal," ujarnya.

Ia menyebut, pada tahun 2015 ini pendapatan daerah Bali direncanakan Rp3,3 triliun lebih. Namun karena situasi global dan regional, tim anggaran eksekutif berencana menurunkan pendapatan daerah hingga Rp350 miliar.

Penurunan tersebut masing-masing dari sumber penerimaan Pajak PKB, Pajak BBNKB, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Bagi Kariyasa, pemangkasan ini tidak terlalu urgent. Sebab pengalaman selama ini, justru realisasi pendapatan daerah justru melampaui target.

"Kenapa harus dipangkas? Kenapa eksekutif tidak berusaha dulu semaksimal mungkin? Toh faktanya, selama ini realisasi pendapatan daerah selalu melampaui perencanaan hingga 7-10 persen," tegas anggota Fraksi PDIP DPRD Bali itu.

Ia berpandangan, jika perencanaan pendapatan daerah diturunkan, maka akan banyak program yang terganggu. "Karena itu, kami minta agar rencana pendapatan daerah ini tidak perlu diturunkan," tandas Kariyasa. san

• TAGS: