PDIP Larang Ketua DPRD Jadi Cabup

Denpasar, suaradewata.com - Aturan di internal PDIP, cukup memberatkan. Sebab ternyata, partai berlambang kepala banteng moncong putih itu melarang kadernya yang duduk sebagai ketua DPRD untuk maju sebagai calon bupati (Cabup) atau calon walikota (Cawali).

"Itu aturan partai sejak dulu. Aturannya memang begitu," kata Ketua DPP PDIP Made Urip, saat dikonfirmasi melalui saluran telepon, Minggu (28/6). Saat dihubungi, politisi senior PDIP asal Tabanan itu mengaku sedang berada di Bali dan menggelar persembahyangan di Pura Besakih.

Jika aturan ini dijalankan, maka salah satu nama yang dipastikan tergelincir dalam bursa calon bupati adalah Giri Prasta. Sebab, ketua DPC PDIP Badung itu, saat ini duduk sebagai ketua DPRD Kabupaten Badung.

Sementara di sisi lain, selama ini Prasta cukup gencar turun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi. Bahkan di internal PDIP, nama Prasta juga disebut-sebut cukup kuat untuk bertarung dengan non kader Adi Arnawa, dalam merebut rekomendasi dari DPP PDIP. Bahkan, dalam skenario lain, dua nama ini akan dipaketkan dalam Pilkada Badung nanti.

Menurut Urip, sesuai aturan partai, maka kader yang sedang menjabat ketua DPRD dilarang mencalonkan diri menjadi bupati atau walikota. Hanya saja, meski aturan partai menyatakan demikian, namun tetap ada pengecualian.

"Pengecualian yakni jika partai mempunyai kepentingan lain, maka kader yang sudah menjadi ketua DPRD bisa diajukan sebagai calon kepala daerah," jelas anggota Fraksi PDIP DPR RI itu.

Pengecualian lain, imbuhnya, yakni jika Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, menggunakan hak prerogatifnya. "Jika ketua umum DPP PDIP mengambil keputusan lain dari aturan tersebut, maka dibolehkan," tandas Urip.

Sementara Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster, yang dikonfirmasi secara terpisah, mengaku seluruh rekomendasi PDIP untuk enam kabupaten dan kota di Bali, belum turun. Saat ini, kata dia, rekomendasi sedang diproses di DPP PDIP.

"Belum, (rekomendasi) belum turun," ujarnya, saat ditemui disela-sela Sarasehan Nasional dan Deklarasi Bung Karno Bapak Bangsa di Inna Grand Bali Beach Sanur, Sabtu (27/6) malam.

Khusus untuk empat kabupaten dan kota yang disebut-sebut tetap merekomendasikan incumbent, juga diakuinya belum turun. "Belum turun. Tetapi arahnya ke sana (rekomendasikan incumbent, red)," pungkas anggota Fraksi PDIP DPR RI ini. san

• TAGS: