Antisipasi Unjuk Rasa Mahasiswa

Opini, suaradewata.com -Kepemimpinan Jokowi/JK yang sudah berlangsung selama enam bulan ternyata masih memuat kekecewaan beberpa  pihak, serta menimbulkan reaksi  tidak puas dari kalangan Mahasiswa di berbagai daerah di seluruh tanah air. Saat ini ribuan Mahasiswa sedang mempersiapkan aksi unjuk rasa besar-besaran  pada 20 Mei 2015 nanti dengan target maksimal menurunkan Jokowi/JK.  Berbagai posko sudah didirikan untuk merekrut relawan yang akan berangkat ke Jakarta.  Aksi tersebut direncanakan  dipusatkan di depan Istana Negara, jalan Merdeka Jakarta Pusat. Salah satu kelompok Mashasiswa yang sangat intens menyerukan aksi tersebut adalah Progres 98, dalam dua pekan ini mereka telah menyebarkan seruan aksi melalui media sosial seperti pada fan page www.facebook.com/progres.98. Dalam rilisnya, disebutkan bahwa aktivis Mahasiswa dan alumni dari berbagai perguruan tinggiakan menyiapkan konsolidasi nasional.

Bagi aktivis Mahasiswa, aksi unjuk rasa tersebut merupakan simbol bahwa suara kekecewaan rakyat secara perlahan mulai berhembus dan menggugah kesadaran Mahasiswa di seluruh tanah air untuk bergerak dalam sebuah konsolidasi aksi moral. Alasan subjektif Mahasiswa ingin menurunkan Jokowi/JK adalah selama enam bulan masa pemerintahannya, belum mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negeri ini. Mulai dari pencabutan subsidi BBM, yang dikuti kenaikkan  harga kebutuhan pokok sampai pada turunya nilai tukar rupiah,  situasi politik yang tidak pernah stabil serta masalah perseteruan antara KPK dengan Polri. Langkah yang akan dilakukan Mahasiswa pada 20 Mei mendatang, nampaknya mendapat respon positif dari beberapa pegamat  yang mengatakan, apa yang dilakukan dan disuarakan tersebut merupakan realita sesungguhnya dari kepemimpinan Jokowi/JK. Para pengamat mendukung langkah Mahasiswa yang menuntut agar  Presiden Jokowi menurunkan harga bahan pokok, mengembalikan subsidi BBM, bersikap tegas dalam memberantas korupsi, menguatkan nilai tukar rupiah, melakukan nasionalisasi asset negara, bersikap pro kepada rakyat dan tidak dipengaruhi kepentingan politik, mewujudkan janji Trisakti serta paling utama yakni menghentikan pencitraan dan benar-bernar bekerja untuk rakyat.

Disisi lain, nampaknya rencana aksi  gerakan BEM itu justru rawan penyusupan politisasi, unjuk rasa secara besar-besaran malah menimbulkan dampak negatif yang berujung kekerasan dengan aparat.  Kelompok Cipayung misalnya, mereka menyatakan tidak setuju kalau  inging melengserkan pemerintah Presiden Jokowi karena setiap kebijakan pemerintah pasti ada yang tidak berpihak dengan rakyat. Kelompok tersebut  memiliki cara sendiri dalam mengeluarkan pendapat sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Menurut Kelompok Cipayung  masih banyak program yang harus dibenahi, kami  justru ingin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla lebih meningkatkan program pro rakyat.

Menghadapi ancaman Mahasiswa yang didukung para alumni, sejumlah organisasi buruh, Ormas dan LSM anti korupsi nanti,  masyarakat  diharapkan berhati-hati dalam merespon. Aparat keamanan dengan menempatkan unsur kepolisian paling depan sudah cukup berpengalaman dalam mengahadi aksi seperti ini. Belum lama ini Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti didampingi Panglima TNI, Jederal Moeldoko ketika berbicara di depan prajurit TNI/Polri sudah memperingatkan hal itu. Jajaran kepolisian  akan  melakukan pendekatan terhadap seluruh kelompok masyarakat dan Mahasiswa yang nanti yang akan mengambil bagian dalam aksi itu. Kapolri  meminta aparat keamanan melakukan pendekatan dengan baik melalui cara persuasif, karena Mahasiswa  adalah warga kita yang harus diarahkan dan dibimbing, sebab mereka adalah calon pemimpin kita di masa yang akan datang.  Karena itu sedapat mungkin hindari menggunakan kekerasan yang barangkali tidak perlu.

Aparat keamanan juga harus melakukan pendekatan dengan Pimpinan BEM agar unjuk rasa yang dilakukan nanti bisa berjalan lancar, aman dan terkendali serta tidak anarkis. Konsentrasi ribuan masa aksi pada satu titik cenderung sulit dikendalikan terlebih jika pengamanan  internal tidak optimal sehingga akan muncul provokasi. Tidak tertutup kemungkinan para orator aksi memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan lain. Jika dibiarkan kondidis ini dapat mendorong memanasnya situasi aksi masa yang dapat mengarah pada aksi anarkis. Aparat keamanan diharapkan tetap dapat mengendalikan  emosinya terkait  pancingan peserta aksi agar aparat bertindak represif, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Aparat juga diharapkan melakukan kanalisasi untuk meminimaliser jumlah masa dari luar Jakarta yang akan masuk ke Jakarta.

Kepada masyarakat diharapkan tidak terpengaruh dengan  aksi  masa yang betujuan menjatuhkan pemerintahan, karena  pemerintahan yang sah hanya dapat diturunkan sesuai dengan mekanisme resmi sesuai yang ada ada pada UUD 1945, dan bukan  oleh Parlemen Jalanan. Semua pihak diharapkan juga   mengantisipasi gangguan keamanan menjelang puasa dan lebaran serta Pilkada secara serentak yang akan digelar pada Desember 2015 nanti.

Penulis adalahAndreawaty

• TAGS: