Cegah Penyelewwngan, Jembrana Gandeng BPKP Bali

Jembrana, suaradewata.com– Banyaknya kasus penyelewengan yang terjadi di beberapa daerah membuat pemkab Jembrana hati-hati dalam pengelolaan anggaran dan asset daerah. Apalagi dalam kebijakan tatakelola anggaran yang diterapkan saat ini terdapat sistem baru yang wajib diikuti setiap pengelolaan keuangan negara.

Pemkab Jembrana selain telah melatih dan mendidik aparatur mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten dalam merencanakan, melaksanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran dan kegiatan, kali ini Pemkab Jembrana menjalin kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali.

Hal tersebut terungkap saat Bupati Jembrana I Putu Artha bertemu dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Didik Krisdiyanto, Rabu (11/3) di Ruang Rapat Bupati Jembrana. Dalam pertemuan tersebut Didik Krisdiyanto mengungkapkan saat ini oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo, BPKP menjadi salah satu lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan diberikan tugas lebih banyak untuk melakukan pencegahan (preventif). “ Kami siap bekerjasama untuk melakukan pencegahan terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran termasuk menata asset daerah “ kata Didik. Selain itu Didik menambahkan, setiap anggaran pemerintah yang dikucurkan kepada kelompok masyarakat harus terus dikawal penggunaannya supaya benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu Bupati Jembrana I Putu Artha didampingi Sekda Jembrana Gde Gunadnya, Asisten Ketataprajaan Made Sudiada dan Inspektur Kabupaten Jembrana Ni Wayan Koriani, menyambut positif kesediaan BPKP Bali untuk menjalin kerjasama dalam  mencegah sedini mungkin terjadi penyalahgunaan APBD Jembrana. Pada dasarnya menurut Bupati Artha, pengelola keuangan baik yang ada di SKPD maupun Kelompok Masyarakat termasuk Pemerintahan Kecamatan dan Desa semuanya berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan dan mengelola keuangan dengan akuntabel baik dari sisi pelaksanaan maupun administrasinya. Untuk itu langkah awal yang harus dilakukan lebih baik melakukan pencegahan daripada penindakan. “ Kami sangat berterima kasih kepada BPKP Bali yang selama ini sudah banyak membina dan membantu kami dalam melakukan pembinaan dan pendampingan dalam melaksanakan program, hal ini harus lebih diperkuat lagi “ kata Artha. Ia juga meminta Inspektorat dan Sekda termasuk Kepala SKPD untuk tidak segan-segan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BPKP dalam melaksanakan program pembangunan, agar tidak terjadi masalah dikemudian hari. dem

• TAGS: