Pemerintah Siapkan Strategi Jangka Panjang Jaga Stabilitas Tenaga Kerja dan Cegah PHK

Cegah PHK

Oleh: Adit Pratama )*

Pemerintah Indonesia bergerak cepat merespons kebijakan proteksionis yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupa tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk dari Indonesia. Kebijakan ini dinilai membawa potensi besar mengganggu kinerja ekspor nasional dan menekan sektor ketenagakerjaan, khususnya di industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menyampaikan bahwa langkah prioritas pemerintah seharusnya difokuskan pada perlindungan terhadap perusahaan dalam negeri. Ia menilai bahwa perusahaan nasional tidak boleh dibiarkan menghadapi tekanan global secara mandiri, karena hal itu berisiko memicu kebangkrutan yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja secara massal. Menurutnya, pemerintah dapat mengaktifkan berbagai instrumen fiskal seperti insentif pajak, subsidi, dan kemudahan pembiayaan sebagai bentuk dukungan konkret untuk menjaga stabilitas sektor usaha.

Harris juga menekankan perlunya strategi perdagangan yang dirancang secara cermat dan berbasis data. Ia berpandangan bahwa tim negosiasi perdagangan Indonesia perlu dibentuk dengan komposisi yang tidak hanya memahami isu hukum dan regulasi internasional, tetapi juga mampu merancang strategi yang adaptif dan menguntungkan secara jangka panjang.

Harris menilai bahwa pengambilan kebijakan saat ini harus lebih mengedepankan data konkret ketimbang sekadar asumsi. Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor, di mana kementerian-kementerian terkait perlu menyusun langkah bersama dalam mengatasi dampak kebijakan internasional ini secara komprehensif.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Akhmad Ma’ruf, menyampaikan bahwa dunia usaha menyambut baik reaksi cepat pemerintah terhadap ancaman eksternal, namun tetap diperlukan tindakan lanjutan yang lebih terukur dan spesifik. Ia mengungkapkan bahwa kebijakan proteksionis AS dikhawatirkan dapat menurunkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar Amerika, yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama bagi produk industri dalam negeri.

Ma’ruf memberikan perhatian khusus terhadap kondisi di Kepulauan Riau, yang menurutnya mulai mengalami tekanan akibat kebijakan tersebut. Ia menjelaskan bahwa industri hilirisasi dan manufaktur di wilayah itu menyumbang sekitar 25 persen dari total ekspor ke AS dan mempekerjakan sekitar 40 ribu tenaga kerja. Jika situasi ini tidak segera ditangani, maka risiko kehilangan lapangan kerja dalam skala besar tidak dapat dihindari.

Sebagai bentuk antisipasi, Ma’ruf mengusulkan lima langkah konkret. Pertama, percepatan proses perizinan untuk proyek-proyek industri strategis. Kedua, pemberian insentif fiskal kepada industri terdampak. Ketiga, penyusunan ulang strategi dagang bilateral. Keempat, pembentukan satuan tugas ekspor di wilayah prioritas. Dan kelima, penguatan diplomasi ekonomi ke negara-negara mitra dagang, termasuk Amerika Serikat. Ia juga menekankan perlunya strategi bersaing yang lebih tajam, mengingat negara tetangga seperti Malaysia saat ini mendapatkan keuntungan dari tarif yang lebih rendah berkat perjanjian perdagangan yang lebih baik.

Deputi Politik, Komunikasi, dan Opini Publik (PCO), Noudhy Valdryno, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan strategi menyeluruh untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia menjelaskan bahwa Presiden menyadari potensi ancaman dari kebijakan luar negeri negara lain terhadap perekonomian Indonesia, terutama di sektor yang padat karya. Oleh karena itu, pemerintah disebut telah merumuskan tiga strategi utama untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi pekerja.

Strategi pertama adalah penguatan kemitraan dagang global. Pemerintah berupaya memperluas kerja sama dengan negara-negara mitra potensial, termasuk melalui negosiasi perjanjian perdagangan bebas yang baru. Tujuannya adalah agar ketergantungan pada satu pasar dapat dikurangi, sehingga ekspor nasional menjadi lebih tahan terhadap guncangan global.

Langkah kedua adalah percepatan hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah menilai bahwa dengan mengolah sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah, Indonesia dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan ekspor dalam bentuk produk jadi, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Strategi ini juga dinilai mampu memperkuat struktur industri dalam negeri secara berkelanjutan.

Langkah ketiga adalah penguatan konsumsi dalam negeri. Noudhy menjelaskan bahwa di tengah ketidakpastian global, pemerintah melihat pasar domestik sebagai pilar utama ketahanan ekonomi. Berbagai skema stimulus sedang disiapkan, termasuk program bantuan sosial dan peningkatan daya beli masyarakat agar industri tetap dapat bergerak meskipun ekspor mengalami tekanan.

Selain ketiga strategi tersebut, pemerintah juga sedang mengkaji langkah-langkah jangka menengah seperti relokasi investasi ke wilayah yang memiliki biaya produksi lebih efisien, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar global. Pemerintah menilai bahwa ketahanan tenaga kerja sangat bergantung pada kemampuan adaptasi dan kesiapan menghadapi perubahan.

Secara keseluruhan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak membiarkan sektor industri nasional terganggu oleh kebijakan luar negeri yang merugikan. Upaya konkret telah dan akan terus dilakukan guna menjaga keberlangsungan usaha dan melindungi para pekerja dari potensi PHK. Melalui strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang, pemerintah berharap Indonesia dapat semakin mandiri secara ekonomi dan tangguh menghadapi tekanan global.

)* Analisis Kebijakan Publik

• TAGS:
• Opini