Komisi III DPRD Tabanan Dorong Optimalisasi PAD, Soroti RPH dan Ketidakhadiran OPD

Komisi III DPRD Tabanan Dorong Optimalisasi PAD, Soroti RPH dan Ketidakhadiran OPD

Tabanan, suaradewata.com  – Komisi III DPRD Tabanan terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah ketatnya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Dalam rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil, Selasa (4/2/2025), DPRD menekankan pentingnya strategi konkret dalam memaksimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari sektor retribusi dan pengelolaan aset.

Ketua Komisi III DPRD Tabanan, Anak Agung Nyoman Dharma Putra mengatakan, kebijakan pusat seperti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja daerah, memberi tekanan tersendiri pada struktur APBD. Oleh karena itu, ia menilai daerah harus cermat dalam menggali potensi-potensi pendapatan mandiri.

"Dalam kondisi seperti ini, kita harus mendorong semua unit penghasil untuk bekerja lebih maksimal. Opsen pajak, retribusi, serta pengelolaan aset harus benar-benar dioptimalkan," ujarnya.

Salah satu sektor yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut adalah pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH). Komisi III menilai, meskipun telah dilakukan beberapa perbaikan terhadap RPH milik pemerintah, masih banyak RPH mandiri yang beroperasi tanpa pengawasan ketat dan tidak berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

"Kami mendorong agar ada kajian mendalam soal pengelolaan RPH. Jangan sampai potensi besar ini tidak tergarap secara optimal," tegas Dharma Putra.

Komisi III juga mengingatkan OPD terkait agar tidak sekadar hadir dalam forum pembahasan, tetapi juga menunjukkan progres nyata dalam menjalankan rekomendasi yang telah dibahas sebelumnya. Sayangnya, hingga rapat terakhir, belum ada perkembangan signifikan dari sejumlah OPD yang telah diberi catatan.

"Kami akan jadwalkan rapat lanjutan dalam waktu dekat. Kami ingin melihat tindakan konkret, bukan hanya rencana di atas kertas," ujarnya.

Rapat juga diwarnai kekecewaan atas absennya beberapa OPD penghasil. Padahal, keberadaan mereka dinilai penting dalam pembahasan strategi peningkatan PAD.

"Sudah kami ingatkan sebelumnya, jika ada undangan rapat dari Komisi III, sebaiknya tidak ada agenda lain. Ini menyangkut kepentingan daerah dan masyarakat luas," tandas Dharma Putra. ayu/yok

• TAGS:
• Komisi Iii
• Dprd Tabanan
• Pad
• Rph