Rekonsilisasi Pasca Pilkada 2024 Ciptakan Kondusivitas Masyarakat

Pilkada

Oleh : Shenna Aprilya Zahra )*

Pelaksanaan pencoblosan Pilkada 2024 telah selesai, meninggalkan berbagai dinamika politik yang perlu untuk disikapi bersama. Namun, langkah-langkah rekonsiliasi yang dilakukan oleh berbagai elemen bangsa menjadi penanda bahwa demokrasi Indonesia tetap berada di jalur yang benar. Masyarakat dari berbagai lapisan kini mulai merajut kebersamaan dan menciptakan suasana yang lebih kondusif pasca pesta demokrasi tersebut. 

Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Dimas Oky Nugroho, menilai upaya saling merangkul kembali antarpartai politik dan masyarakat pasca Pemilihan Kepala Daerah menjadi cerminan pentingnya nilai-nilai demokrasi yang berbasis gotong royong.

Rekonsiliasi tersebut dianggap sebagai langkah vital untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, terutama di tengah keberagaman masyarakat. Dengan rekonsiliasi, potensi perseteruan akibat polarisasi dapat diminimalisasi, memungkinkan perbedaan pandangan politik diolah menjadi kekuatan untuk bersama-sama membangun negeri. 

Momentum rekonsiliasi pasca Pilkada Serentak 2024, menurut Dimas, sangat relevan dengan filosofi demokrasi Indonesia yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Kebersamaan ini bukan hanya menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas politik, tetapi juga memperlancar proses pergantian kepemimpinan di tingkat daerah. Pemimpin yang terpilih nantinya diharapkan mampu mengemban amanah rakyat dengan optimal, tanpa harus dibebani isu polarisasi yang tajam. 

Pemerhati kebijakan publik, Nurdin I. Muhammad, juga menggarisbawahi pentingnya rekonsiliasi demi terciptanya harmoni sosial dan kestabilan pasca kontestasi politik tingkat daerah tersebut.

Ia menilai bahwa tantangan utama yang muncul adalah maraknya isu SARA dan penyebaran hoaks selama Pilkada. Fenomena itu, jika dibiarkan, dapat merusak kerukunan masyarakat. Oleh karena itu, langkah untuk merangkul kembali seluruh elemen bangsa menjadi solusi konkret dalam mengembalikan kepercayaan dan keakraban di tengah masyarakat. 

Nurdin menekankan bahwa Pilkada 2024 seharusnya menjadi momentum untuk mempromosikan nilai-nilai kerukunan, keadilan, dan keberagaman. Proses demokrasi lokal setiap lima tahunan itu memiliki potensi besar untuk membawa kemakmuran, asalkan seluruh pihak dapat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan bersama.

Dengan suasana kondusif, pemerintahan yang terbentuk nantinya diharapkan mampu mengakomodasi seluruh kepentingan rakyat tanpa terkecuali, sehingga keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan secara merata. 

Dalam pandangan Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi, suasana kondusif pasca Pilkada Serentak 2024 menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas nasional. Ia menyoroti bahwa konflik sosial sering kali muncul akibat perbedaan pilihan politik, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengancam stabilitas ekonomi dan politik negara. Edi juga mengingatkan bahwa mereka yang kalah dalam ajang kontestasi politik lokal ini harus bersikap legawa, demi menjaga harmoni di tengah masyarakat. 

Lebih jauh, Edi melihat bahwa suasana kondusif tersebut memberikan fondasi yang kokoh untuk memastikan hasil Pilkada benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. Selain itu, stabilitas yang tercipta juga akan mendorong kemajuan daerah, karena proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa adanya gangguan akibat perselisihan politik. Dengan demikian, rekonsiliasi pasca Pilkada menjadi langkah strategis untuk mencegah keterpurukan ekonomi sekaligus memperkuat rasa persatuan. 

Rekonsiliasi pasca Pilkada 2024 juga memiliki dampak langsung terhadap penguatan demokrasi di Indonesia. Ketika masyarakat mampu meredam perbedaan dan bekerja sama untuk tujuan yang lebih besar, maka demokrasi dapat berkembang dengan lebih sehat. Pola pikir yang mengedepankan akal sehat dalam berpolitik akan menjadikan ajang pemilihan ini sebagai instrumen untuk memperkuat kerukunan, bukan sebaliknya. 

Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan momentum rekonsiliasi ini untuk mempererat tali persaudaraan yang sempat renggang akibat polarisasi. Ketegangan yang muncul selama proses Pilkada sering kali menimbulkan perpecahan di tengah keluarga, komunitas, hingga masyarakat luas. Dengan terciptanya suasana kondusif, hubungan yang sempat retak dapat diperbaiki, menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan inklusif. 

Langkah-langkah rekonsiliasi yang dilakukan oleh para pemimpin politik, tokoh masyarakat, dan berbagai organisasi lainnya kini membuktikan bahwa keakraban dapat kembali dijalin setelah perbedaan tajam selama kontestasi politik.

Momen pasca Pilkada tersebut mencerminkan kedewasaan demokrasi Indonesia, yang tidak hanya fokus pada hasil akhir tetapi juga proses untuk membangun kembali harmoni di tengah masyarakat. 

Dengan stabilitas politik yang terus terjaga, Indonesia memiliki peluang besar untuk melanjutkan pembangunan di berbagai sektor. Selain itu, rekonsiliasi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk kembali fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup, tanpa terganggu oleh dinamika politik yang berkepanjangan. Ajang kontestasi politik lokal setiap lima tahun itu memang seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 

Momen rekonsiliasi pasca Pilkada 2024 juga memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat mengenai pentingnya berdemokrasi dengan sehat. Setiap individu diajak untuk menghargai perbedaan, menghindari provokasi, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkuat kerukunan, tetapi juga menanamkan rasa tanggung jawab kolektif untuk menjaga keutuhan bangsa. 

Rekonsiliasi pasca Pilkada 2024 menjadi cerminan keberhasilan Indonesia dalam mengelola demokrasi di tengah keberagaman. Dengan langkah ini, masyarakat tidak hanya diajak untuk bersatu tetapi juga untuk bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa.

Keakraban yang terjalin kembali menjadi modal sosial yang sangat berharga, yang akan terus mengokohkan demokrasi Indonesia sebagai demokrasi gotong royong yang inklusif dan berkeadilan. 

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

• TAGS:
• Opini