Masalah Pupuk, Plt Bupati Karangasem Minta Dinas Pertanian Koordinasi ke Pemprov dan Pusat

Ilustrasi, penyerahan pupuk ke petani, guna membantu para petani di karangsem

Karangasem, suaradewata.com - Menyikapi keluhan petani terkait kelangkaan pupuk yang terjadi saat ini, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karangasem akan segera berkoordinasi dengan Pemprov Bali dan Kementrian Pertanian, mengingat permasalahan pupuk juga terjadi di daerah lainnya. Hal tersebut ditegaskan oleh Plt. Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa, Rabu (13/11/2024).

Berkaitan dengan pupuk bersubsidi ini, pihaknya telah meminta Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karangasem untuk merinci data kebutuhan pupuk di Karangasem sehingga jangan sampai ada petani yang tidak mendapatkan pupuk gegara tidak terdata atau datanya tidak masuk.

Selain itu, Artha Dipa juga menimbau kepada petani khususnya Ketua Kelompok Tani atau Klian Subak untuk aktif mengecek data petani dalam naungannya sebelum mengajukan kebutuhan pupuk tersebut ke Pemkab Karangasem dalam hal ini Dinas Pertanian.

“Harapan kami jangan sampai ada petani yang tidak mengusulkan, karena saat ini semua dilakukan dengan sitem, kalau terlambat biasanya akan ditolak oleh sistem. Karena itu saya berharap semua Stake Holder, semua kelompok tani bekerjasama dengan para penyuluh dilapangan, atau dengan Camat dan Kepala desa,” tegas Artha Dipa.

Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, petani harus memenuhi beberapa persyaratan dan mengikuti proses pengajuan diantaranya harus tergabung dalam kelompok tani, namanya juga harus tedaftar dalam e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) serta harus menggarap lahan paling luas 2 hektar atau 1 hektar untuk petambak.

Sementara persyaratan untuk membuat e-RDKK yakni foto copy KTP dan KK dan bukti pengelolaan lahan seperti SPPT atau akte lahan. Sedangkan proses pengajuan e-RDKK diantaranya pengajuan pendaftaran e-RDKK, verifikasi kelengkapan dokumen, input data e-RDKK, penetapan alokasi oleh Menteri Pertanian, Gubernur, dan Bupati, update verifikasi data dan persetujuan berjenjang, verifikasi dan persetujuan koordinator penyuluh, kepala seksi pupuk, kepala bidang sarana prasarana, dan kepala dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan, kemudian verifikasi dan persetujuan bupati. nov/rls

• TAGS:
• Pupuk
• Pltbupatikarangasem