Mengapresiasi Strategi Pemerintah Tingkatkan Akses Kesehatan Kepada Masyarakat Papua

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Oleh : Saby Kossay )*

Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, terutama dalam sektor kesehatan. Fokus ini diwujudkan melalui berbagai langkah konkret, seperti peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah yang terisolasi dan jauh dari pusat perkotaan. Upaya ini bertujuan agar seluruh masyarakat Papua, khususnya di daerah-daerah terpencil, mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan layak.

Keberhasilan program kesehatan ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, serta peran aktif para pemimpin di daerah untuk memastikan implementasi yang efektif. Penting bagi masyarakat untuk memahami dan memanfaatkan berbagai program kesehatan yang disediakan pemerintah, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), demi tercapainya pemerataan kesehatan di Papua.

Provinsi Papua Barat, khususnya Kabupaten Kaimana, tengah menghadapi tantangan besar dalam menyediakan akses layanan kesehatan bagi masyarakatnya. Meski sudah ada 10 puskesmas yang tersebar di tujuh distrik, yaitu Distrik Buruway, Teluk Arguni, Teluk Arguni Bawah, Kaimana, Kambrau, Teluk Etna, dan Yamor, namun baru dua di antaranya yang memiliki fasilitas rawat inap.

Keterbatasan ini menjadi salah satu hambatan utama dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah yang jauh dari pusat kota.

Bupati Kaimana, Freddy Thie, secara tegas menginstruksikan agar seluruh puskesmas di wilayah tersebut meningkatkan kualitas pelayanannya. Dalam sambutannya saat melantik 20 pejabat baru, termasuk 10 kepala puskesmas, Bupati Freddy menekankan pentingnya agar setiap puskesmas memastikan bahwa masyarakat di wilayah kerjanya mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang mudah dan berkualitas.

Freddy juga mengingatkan bahwa para petugas kesehatan, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga kontrak, harus selalu siap siaga di tempat tugas mereka dan dilarang meninggalkan pos tanpa alasan yang jelas.

Selain fokus pada peningkatan pelayanan kesehatan, pelantikan 20 pejabat baru ini juga merupakan bagian dari upaya evaluasi kinerja dan penyegaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana. Menurut Freddy, pelantikan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk persetujuan dari Gubernur Papua Barat dan Menteri Dalam Negeri.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memastikan bahwa pejabat yang baru dilantik, termasuk kepala puskesmas, dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Sementara itu, di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pemerintah daerah juga berupaya keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses layanan kesehatan. Penjabat Wali Kota Sorong, Bernhard Rondonuwu, memastikan bahwa seluruh warganya telah terakomodasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat, sehingga mereka dapat menikmati layanan kesehatan yang lebih optimal.

Langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Kota Sorong dalam mendukung program JKN ini adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota tentang sosialisasi masif program JKN. Sosialisasi ini dilakukan di tingkat kelurahan, dengan melibatkan seluruh kepala kelurahan di 10 distrik.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya program JKN, serta memastikan bahwa semakin banyak masyarakat yang terakomodasi di dalam program ini.

Bernhard menekankan bahwa peran kepala kelurahan sangat penting dalam mensosialisasikan program JKN, karena mereka merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi yang efektif, diharapkan jumlah masyarakat yang terdaftar dalam program JKN akan meningkat, sehingga semakin banyak yang bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis atau bersubsidi dari pemerintah.

Keberhasilan program-program kesehatan seperti JKN dan peningkatan pelayanan di puskesmas sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pemimpin lokal, dan masyarakat untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang disediakan bisa diakses dengan mudah oleh semua orang, terutama di daerah-daerah terpencil.

Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur kesehatan di wilayah-wilayah yang masih kurang terlayani. Puskesmas yang saat ini belum memiliki fasilitas rawat inap, seperti di Kaimana, perlu mendapatkan perhatian khusus agar mampu memberikan layanan kesehatan yang lebih komprehensif. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan, distribusi obat-obatan, serta fasilitas penunjang lainnya menjadi hal krusial untuk diwujudkan.

Di sisi lain, peran masyarakat juga tidak kalah penting. Masyarakat perlu menyadari betapa pentingnya memanfaatkan program-program kesehatan yang telah disediakan pemerintah. Dengan ikut serta dalam program seperti JKN, mereka bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih baik dan terjamin.

Selain itu, kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini juga harus ditingkatkan, agar masyarakat Papua dapat menikmati hidup yang lebih sehat dan produktif.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Papua melalui sektor kesehatan harus didukung oleh semua pihak. Peningkatan kualitas layanan di puskesmas, perluasan program JKN, serta kerja sama lintas sektoral merupakan kunci utama untuk memastikan bahwa masyarakat Papua, terutama yang berada di daerah terpencil, mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak.

Hanya dengan komitmen bersama dan pemahaman yang mendalam akan pentingnya kesehatan, cita-cita mewujudkan Papua yang lebih sehat dan sejahtera dapat terwujud. Mari kita dukung upaya pemerintah dalam membangun Papua yang lebih baik dengan ikut serta dalam program-program kesehatan yang telah disediakan.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

• TAGS:
• Opini