Nyoman Parta : Jadikan Garam Sebagai Industri Strategis Nasional 

Anggota Komisi VI DPR RI, Nyoman Parta menyoroti impor garam saat rapat dengar pendapat dengan PT RNI, Kamis (17/2). Foto : istimewa/suaradewata

Jakarta, suaradewata.com - Pro dan kontra impor garam hingga kini masih menjadi persoalan nasional. Pasalnya, produksi garam lokal belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Hal tersebut terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Rajawali Nasional Indonesia (RNI) yang dihadiri oleh Dirut PT RNI, Arief Prasetyo, Kamis (17/2/2022).

Anggota Komisi VI DPR RI, Nyoman Parta menyoroti masalah impor garam selalu jadi polemik dan mengundang pro kontra, tetapi tidak pernah diselesai persoalan mendasar dari persoalan garam itu. Pemerintah masih harus mengimpor garam disebabkan jumlah produksi garam lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan industri. Selain itu, kualitas garam lokal tidak sepadan dengan kebutuhan industri. Sementara, 

industri membutuhkan garam dengan spesifikasi cukup tinggi. "Yang ketiga, kepastian pasokan garam sepanjang tahun, terutama bagi industri, yang belum bisa dipenuhi dari garam  lokal. Alasan diatas sudah lama dan diulang ulang setiap tahun," pinta anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Persoalan kualifikasi garam industi yang lebih tinggi dari garam lokal lanjutnya, bisa diselesaikan dengan teknologi agar NaCL memenuhi standar. Persoalan produksi yang masih tergantung dengan alam pun bisa diselesaikan dengan teknologi. "Dengan bentang pantai nomor 2 terpanjang di dunia setelah Kanada, harusnya Indonesia tidak mengimpor garam," tukas Parta.

Tetapi faktanya, impor garam setiap tahun makin meningkat. Tahun 2018 impor garam sebanyak 2.6 juta ton, naik di tahun 2021 menjadi 3 juta ton. Sebaliknya produksi garam nasional mengalami penurunan dari tahun 2015 sebanyak 2.9 juta ton menjadi 1,3 juta ton di tahun 2021. "Sungguh ironi memang," ujarnya.

Disampaikannya, pemerintah sudah saatnya membuat rencana yang menjadikan garam sebagai industri strategis nasional. Pembangunan dengan mendekatkan rakyat dari sumber alam yang ada di sekitarnya. Bukan saja biaya produksinya menjadi murah tetapi juga pembangunan itu akan berkesinambungan. "Jadi kesejahteraan dicapai dengan sumber alam yang tersedia disekitarnnya," harap politisi asal Bali ini.

PT Rajawali Nasional Indonesia (RNI) yang merupakan induk dari BUMN di bidang pangan bisa ditugaskan merealisasikan gagasan tersebut. PT RNI bisa melakukan langkah membeli garam rakyat, lalu diolah kembali dengan teknologi yang memadai. Melakukan afirmatif, membeli garam petani dengan harga yang lebih baik. gus/ari

• TAGS:
• Nyoman Parta
• Garam
• Impor