Nyoman Parta : RI Swasembada Pangan Tetapi Masih Melakukan Impor

istimewa

Jakarta, suaradewata.com - Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wamen 1 BUMN dan 13 BUMN sektor Pangan (Bulog, PT Garam, Pertanian, Perikanan), Rabu (5/2/2020). Dalam rapat tersebut, Nyoman Parta menyentil BUMN yang masih melakukan impor saat kondisi sudah swasembada pangan.

"Indonesia dianugerahi tanah yang subur, tapi sayang sekali budaya impor telah menjauhkan cita-cita negara yang mandiri dan berdaulat di bidang pangan" ujar I anggota Komisi IV DPR RI, Nyoman Parta saat RDP.

Dijelaskannya, dari 34 Provinsi yang ada, hanya Jakarta yang tidak swasembada sapi, itu berarti ada 33 Provinsi yang swasembada dan bahkan berlebih namun tetap saja impor sapi. Ini yang membuat jumlah peternak sapi berkurang dan jumlah populasi sapi mengalami penurunan secara drastis.

"Harga sapi lokal dibeli dengan harga yang lebih murah dari pada sapi impor, sehingga membuat para perternak kita mengalami kerugian dan memilih alih profesi," katanya.

Lebih lanjut diungkapkannya, begitu juga dengan garam dari petambak garam berkurang produksinya, karena garam impor masuk hingga ke level konsumsi rumah tangga dengan berbagai alasan termasuk  alasan garam lokal kandungan yodiumnnya rendah.

"Kan teknologi begitu maju, kalau yodiumnya rendah, lakukan dong proses teknologi itu, bukan malah impor, aneh punya laut dan garis pantai paling  panjang nomor dua di dunia malah impor garam," kritik Parta.

Kepada PT Bulog secara khusus Parta meminta tidak impor beras lagi, impor beras bukan saja merugikan petani tapi juga menyakiti petani. Mereka yang berjuang mempertahankan kebutuhan strategis bertahan dengan hujan dan terik matahari, harusnya mereka disubsidi bukan malah dimusuhi oleh negara sendiri dengan impor beras.

"Khusus untuk di Bali, saya ingin menyampaikan aspirasi dari para pengusaha UKM yang bergerak dalam pengolahan hasil laut, bahwa Bali kekurangan bahan baku karena ikan tuna yang diturunkan di Pelabuhan Benoa langsung diolah oleh pemilik kapal sekaligus pemilik perusahan pengolahan kemudian di ekspor ke Jepang, yang disisakan hanya kulit dan tulang. Untung masih ada ikan dasar seperti kerapu tongkol, kakap, lobster dari Jawa sehingga bisa mengatasi kebutuhan konsumsi untuk pariwisata. Jadi saya minta kepada seluruh BUMN  khususnya  PT Perikanan Nusantara (Perinus) jangan semua diekspor ikan tunanya, agar pengusaha UKM dapat bahan baku" tutupnya.

Sementara itu, Dirut PT Bulog Komjen (Purn) Budi Waseso menyambut baik pendapat dari Parta dan mengatakan Indonesia tidak akan lagi melakukan impor beras. "Pada bulan April tahun ini, kita akan ekspor beras ke Arab Saudi," terang mantan Kepala BNN ini. gus/ari

• TAGS:
• Nyoman Parta