Bangkitkan LPD "Mati Suri", Bagiada Batal Maju Pilgub Bali?

istimewa

Buleleng, suaradewata.com - Kasus penggelapan oleh oknum pengelola LPD milik Krama (Warga) Desa Adat Banyualit, Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, yang merugikan hampir Rp9 miliar sehingga Lembaga keuangan swadaya milik adat ini "Mati Suri", akhirnya kembali dibangkitkan dengan mengambil momentum hari lahirnya Pancasila (1/6/2017).

Uniknya, muncul kehadiran Bupati Buleleng ketujuh, Putu Bagiada, dalam acara tersebut. Kehadirannya pun bukan untuk melakukan peresmian, melainkan membantu lebih dari 50% dana awal oprasional LPD yang lama mati suri itu.

"LPD ini harus dibangun kembali, dengan rasa jengah karena LPD merupakan lumbung Desa Pakraman untuk dapat membangun perekonomian Desa Pakraman. Tanpa LPD, saya yakin Desa Pakraman tidak jalan karena banyak kepentingan adat yang memerlukan keberadaan LPD," kata Jero Ketut Widarta selaku Kelian (Ketua) Adat Desa Banyualit.

Widarta mengungkapkan, keberadaan Bagiada adalah turut membantu desa pakraman dengan menginvestasikan uangnya dalam bentuk tabungan di lembaga keuangan swadaya masyarakat adat itu senilai Rp30 juta.

Lalu, apakah bagian dari langkah Bagiada maju ke tarung Pilgub Bali?

"Saya warga di Desa Adat Banyualit. Saya juga orang Bali yang wajib bertanggung jawab atas kehidupan masyarakat adat saya sendiri. Niat maju jadi Gubernur Bali itu kan sekedar niat atas permintaan masyarakat, bukan kehendak saya sendiri. Itu pun mungkin karena masyarakat yang masih memberikan kepercayaan kepada saya," ujar Bagiada dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Jumat (2/6/2017).

Keberhasilan Bagiada dalam membangun Buleleng pun bukan sekedar fakta di balik kondisi APBD Buleleng yang masih sangat sulit pada jaman pemerintahan Bupati Bagiada. Jaman dimana belum ada alokasi APBN langsung untuk pembangunan desa senilai Rp2 miliar dari Presiden Jokowi.

Lalu, apa niat maju itu akan direalisasikan?

Menjawab pertanyaan suaradewata.com, Bagiada mengaku masih mempertimbangkan kembali terkait niat tersebut. Menurut mantan orang nomor satu pada jamannya itu, niat membangun Bali setelah mampu membuktikan membangun Buleleng, tentunya butuh persetujuan Sekala dan Niskala.

Ia mengingatkan bahwa menjadi pemimpin di Bali bukan sekedar mampu memanajemen hal yang bersifat terlihat pada kasat mata. Bali yang memiliki nilai sakral wajib memperhatikan hal yang tak mampu terlihat dengan kasat mata.

"Salah satunya adalah adat istiadat peninggalan leluhur. Itu wajib dipertahankan dan seimbang dengan potensi yang ada karena itu yang menjadi nilai tambah bagi pariwisata di Bali yang menghasilkan pendapatan daerah termasuk kesejahteraan masyarakat yang seimbang antara Bali Utara, Selatan, Timur, dan Barat," pungkas Bagiada.

Ungkapan tersebut pun seolah menjadi pertanda niat Bagiada yang tak akan terealisasi untuk maju tarung Pilgub Bali 2018. Hal tersebut kembali didukung dengan aktifitas kesehariannya yang hanya menggeluti bidang rohani setelah upacara "Mewinten" yang dilakukannya beberapa waktu lalu.

Upacara mewinten merupakan salah satu upacara adat di Bali ketika seseorang mulai memfokuskan diri ke dunia yang bersifat rohani. Mendalami upacara dan upakara yang berlaku secara adat di masing-masing wilayah yang ada di Bali.adi/dev

• TAGS:
• Buleleng