Pariwisata Bali Dinilai Hanya Untungkan Badung

istimewa

Denpasar, suaradewata.com - Selama sepekan, tanggal 13-18 Maret, seluruh anggota DPRD Provinsi Bali mengagendakan penyerapan aspirasi atau reses ke daerah masing-masing. Dalam agenda 'pulang kampung' kali ini, rata-rata para wakil rakyat di Renon itu menerima keluhan terkait layanan kebutuhan dasar, seperti infrastruktur jalan hingga pelayanan bidang kesehatan.

Yang menarik dalam reses kali ini, masyarakat juga menyampaikan keluhan terkait hingar-bingar pariwisata Bali yang pada kenyataannya hanya menguntungkan Kabupaten Badung. Kabupaten lainnya di Bali ikut hiruk-pikuk merawat objek dan daya tarik wisata, sementara Pajak Hotel dan Restoran (PHR) mayoritas diterima oleh Pemkab Badung.

Sorotan terkait PHR ini, terungkap dalam reses Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Bali Wayan Adnyana, di Desa Sangketan, Seribupati serta Desa Luwus, Tabanan. Di tiga daerah itu, diakui Adnyana, kebanyakan masyarakat meminta agar difasilitasi terkait kebutuhan akan sarana dan prasarana kegiatan keagamaan seperti membangun pura dan perangkat gamelan.

"Masyarakat juga mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah akan air minum pedesaan, bantuan bibit ternak babi dan sapi, bantuan traktor, hingga pembangunan jalan desa," jelas Adnyana, saat dikonfirmasi melalui jaringan Whatsapp, Kamis (16/3).

Dalam reses di tiga titik itu, Adnyana juga dipertanyakan terkait beberapa program dari pemerintah, baik yang dilaksanakan oleh Pemprov Bali maupun pemerintah pusat. Salah satunya terkait integrasi program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS.

"Masyarakat mengeluhkan, JKBM yang terintegrasi dengan BPJS, sosialisasinya belum maksimal. Di samping itu, masyarakat sangat menginginkan agar layanan program kesehatan melalui BPJS ini sama seperti layanan program JKBM," kata politisi asal Tabanan ini.

Program Simantri yang diberikan kepada Gapoktan, juga mendapatkan sorotan masyarakat dalam reses legislator asal Tabanan itu. Menurut masyarakat, dalam beberapa kasus, program Simantra yang diberikan kepada Gapolktan justru kurang efektif.

"Mereka bilang itu kurang efektif, karena keanggotaan Gapoktan tempat tinggalnya berjauhan. Itu sangat menyulitkan dalam pemeliharaan sapi. Bahkan fasilitas mesin kompos pengolahan kotoran juga jarang dimanfaatkan karena kandang kebanyakan jauh dari tempat mereka. Akibatnya, gas yang dihasilkan tidak bermanfaat," ujar Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Bali ini.

Yang menarik, lanjut Adnyana, dalam reses tersebut masyarakat juga mempersoalkan ketidakdilan terkait penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) selama ini. Pasalnya menurut masyarakat, yang paling diuntungkan selama ini hanya Kabupaten Badung sebagai daerah yang strategis untuk akomodasi pariwisata.

"Badung yang diuntungkan. Sementara daerah lainnya yang menyiapkan objek serta daya tarik pariwisata, hanya sebagai tempat kencing saja sebab penerimaan PHR-nya sangat rendah," beber Adnyana, yang juga anggota Komisi III DPRD Provinsi Bali.

Masyarakat, kata dia, memahami bahwa telah ada kesepakatan untuk mendapat bagian 20 persen dari PHR yang diterima Badung dan dibagi ke enam kabupaten, termasuk untuk Tabanan. "Tetapi bagi masyarakat, itu seolah-olah merupakan belas kasihan, dan bukan hak serta jumlahnya pun tidak seberapa," pungkas Adnyana. san/ari

• TAGS:
• Denpasar
• DPRD Bali
• Reses
• Pariwisata
• BPJS