Dipertanyakan Sikap Pansus ASN DPRD Karangasem Kendur dan Terbelah

Selasa, 14 Februari 2017

00:00 WITA

Karangasem

3357 Pengunjung

PT Suara Dewata Media - Suara dari Pulau Dewata

suaradewata.com

Karangasem, suaradewata.com - Banyak pihak mulai mempertanyakan sikap Pansus ASN DPRD Karangasem, pasalnya Pansus mulai kendur menyelidiki permasalahan Mutasi yang dilakukan Pemkab Karangasem yang dinilai amburadul sarat dengan dendam politik tersebut. Terlebih Pansus ASN mulai terpecah dimana Fraksi Golkar yang dulunya begitu garang menyikapi persoalan mutasi kini malah berbalik arah menerima kebijakan mutasi tersebut dengan meminta Pansus untuk tidak membesar-besarkan permasalahan mutasi tersebut.

Dalam rapat Pansus ASN dengan pihak Eksekutif yang dipimpin oleh Ketua Pansus I Gede Dana dan dihadiri oleh Sekda Karangasem, I Gede Adnya Mulyadi bersama sejumlah pejabat di pemkab Karangasem, Selasa (14/2/2017) anggota Pansus dari Fraksi Golkar, I Gusti Agung Dwi Putra meminta agar pihak Eksekutif segera melakukan pengisian terhadap delapan OPD yang lowong. Hanya saja Gung Dwi sepakat jika Pansus harus turun kelapangan dulu sebelum nantinya mengeluarkan rekomendasi.

Hal senada juga dikatakan oleh Nengah Sudarsa, anggota Pansus yang juga dari Fraksi Golkar, menurutnya jabatan bukan hak melainkan kepercayaan pimpinan. Sudarsa dalam mutasi beberapa waktu lalu khususnya mutasi guru mengkritisi dan menyebut masih amburadul. Ini terbukti sampai sekarang di Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan sebanyak 93 Nota Dinas sebagai bentuk evaluasi.

“Sekarang itu perlu dievaluasi dulu sebabnya apa? Apa karena menumpuk atau karena jauh. Dan kalau memungkinkan itu didefinitifkan ya dengan SK Bupati,” lontar Nengah Sudarsa sembari mengatakan jika Baperjakat sudah bekerja dengan baik, hanya saja masih ada ketidaklaziman, diantaranya adanya bidan yang dimutasi menjadi staf Camat dan perawat dimutasi menjadi tenaga penyuluh pertanian.

Anggota Pansus lainnya I Nyoman Nada, mengatakan tidak ingin ada gap antara Eksekutif dengan Pansus ASN DPRD, untuk itu Nyoman Nada meminta pihak eksekutif segera melakukan pembenahan terhadap mutasi kedepan. Pihaknya meminta Pansus untuk tidak membesar-besarkan masalah kecil karena menurut dia adanya kekeliruan kecil itu hal yang wajar.

Anggota Pansus dari Fraksi Nasdem, I Made Juita juga mengatakan hal yang sama, bahkan Juita menyebut mutasi yang sudah bergulir itu sudah sesuai dengan UU, hanya saja Juita juga mengakui soal ketidak laziman dalam mutasi tersebut dan itu tidak perlu diulangi lagi.

Berbeda dengan anggota Pansus lainnya, I Nyoman Musna Antara terlihat cukup tegas dan masih garang. Anggota dewan asal Tianyar Barat, Kubu ini sepakat jika Pansus harus terus bekerja dan turun mencari data. “Sejauh ini kerja Pansus sudah bagus, selama ini mereka berani mengeluh dan mengungkapnya kepada pansus terkait hal hal yang mereka alami,” bebernya.

Anggota Pansus ASN yang masih bersuara keras soal mutasi rata-rata dari Fraksi PDIP. I Wayan Swastika diantaranya, hingga saat ini masih mempertanyakan soal mutasi Diagonal yang mendemosi dua Kepala Dinas yakni Kadis Kesehatan dan Kadis Pendidikan dari Pejabat Strukturak ke Fungsional. “Di Kecamatan Abang ada PNS yang dimutasi muter-muter sampai tiga kali,” bongkarnya. Dimana kondisi ini justru membuat PNS bersangkutan menjadi trauma terhadap kalangan birokrasi. Untuk itu pihaknya menyarankan agar Pansus turun ke sekolah-sekolah.

Dipihak lain, Sekda Karangasem, I Gede Adnya Mulyadi menyebutkan jika yang menjadi ukuran dalam mutasi yang suudah bergulir itu adalah hasil Pansel dan Asessor dari Kemenpan RB. Selain juga sudah dilakukan Psikotest dan test wawancara terhadap pejabat yang akan dimutasi itu. Sedangkan mengenai hhasil Pansel menurutnya itu sifatnya rahasia dan hanya Bupati saja yang mengetahuinya sebagai bahan pertimbangan. Soal delapan OPD yang masih lowong, Adnya Mulyadi mengatakan itu akan dilakuklan pengisian secepatnya. nov/ari