Panglima TNI Perintahkan Prajurit Bertindak Tegas Bila Demo 4 Nov Anarkis

Rabu, 02 November 2016

00:00 WITA

Nasional

4600 Pengunjung

PT Suara Dewata Media - Suara dari Pulau Dewata

istimewa

Jakarta, suaradewata.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan, jika situasi dianggap tak terkendali dan muncul tindakan anarkistis, prajurit TNI diminta tak segan menindak tegas yang dianggap mengganggu keamanan.

"Ini adalah perintah Panglima kepada prajuritku, jangan kamu ragu. Apabila ada dampak berakibat kepada dirimu, jangan ragu lakukan itu," ujar Gatot dalam apel gabungan persiapan pengamanan pilkada serentak 2017 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (2/11/2016).

"Saya yakin kamu tidak akan dipenjarakan karena Panglima TNI yang memberikan perintah," kata dia.

Gatot mengatakan, jika tensi meningkat dan mengancam keselamatan bersama, perlu ada tindakan keras dari TNI maupun Polri yang tergabung dalam satuan pengamanan gabungan.

"Apabila demo meningkat jadi anarkistis, bahkan radikal, yang kamu lindungi adalah rakyat Indonesia. Jangan sampai terkena dampak," kata Gatot.

Ia meyakini jumlah pendemo jauh lebih kecil dibandingkan masyarakat di luar yang keamanannya bisa terancam oleh sekelompok orang itu.

"Khusus prajurit TNI, jangan ragu lakukan itu, lindungi rakyatmu. Jangan ragu karena kamu adalah prajurit TNI yang memegang teguh sumpah prajurit dan Saptamarga dalam membela ideologi negara dan Pancasila," kata Gatot.

"TNI tidak akan menoleransi gerakan yang ingin memecah belah bangsa dengan politisasi dan SARA," kata dia.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan demo 4 November terkait Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebaiknya tidak perlu lagi dilakukan. Sebab tuntutan demonstran soal penanganan hukum Ahok atas dugaan penistaan agama sedang diproses Bareskrim Polri.

"Tuntutannya untuk presiden melakukan statement terbuka, saya kira sudah dilakukan kemarin. Tidak perlu lagi sebetulnya demo itu di istana. Yang ingin mereka sampaikan saat ini adalah kepolisian melakukan langkah-langkah (hukum), nah proses ini ada tata caranya, mulai dari langkah penyelidikan kita sudah lakukan," kata Tito kepada wartawan usai apel kesiapan personel Polri dan TNI menghadapi pilkada serentak di Lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2016).

Tito juga menyebut tuntutan sejumlah ormas agar Istana tidak mengintervensi penanganan kasus Ahok juga sudah dilakukan. Presiden Joko Widodo saat bertemu pimpinan ormas Islam seperti MUI, Muhammadiyah dan PBNU sudah menegaskan tidak akan mencampuri proses hukum Ahok di Bareskrim Polri.

"Kalau menyuruh Pak Presiden melakukan penangkapan itu tidak mungkin, presiden adalah pimpinan eksekutif bukan yudikatif. Jadi kalau sudah memasuki teknis penangkapan, penahanan, dan lain-lain itulah teknis hukum yang menjadi domain dari yudikatif," imbuh Tito.

"Jadi kalau seandainya ada yang menuntut dan meminta Pak Presiden untuk memenjarakan saudara Basuki Tjahaja Purnama itu berarti membuat presiden salah dalam mengintervensi teknis dalam penegakan hukum," sambungnya.

Seperti yang dilansir dari : http://galaberita.com/news-features/nasional/2799-panglima-tni-perintahkan-prajurit-bertindak-tegas-bila-demo-4-nov-anarkis