Ketua DPRD: Masalah Pembangunan RS Pratama Harus Dikomunikasikan Lagi

suaradewata

Buleleng, suaradewata.com – Permasalahan hak pengelolaan antara keluarga Ketut Suada cs dengan Pemkab Buleleng diatas lokasi tanah yang rencana dibangun Rumah Sakit (RS) Pratama oleh Pemkab Buleleng diakui keberadaan oleh Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Putu Supriatna, Selasa (4/10).

“Saya juga sempat hadir dalam pertemuan dan sudah beberapa kali dilakukan mediasi. Jadi, ada poin nomor lima di surat yang tidak benar. Karena sebetulnya sudah beberapa kali dikomunikasikan dan sudah ada kesepakatan. Bupati Buleleng (Putu Agus Suradnyana) pun bertindak karena sudah ada rekomendasi dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Singaraja,” ujar Supriatna ketika ditemui di ruang kerjanya.

Menurut Supriatna, surat yang dikeluarkan oleh Bupati Buleleng tertanggal 11 September 2016 sudah atas dasar pertimbangan. Hal tersebut disebut terkait dengan surat yang disampaikan pihak BPN Singaraja kepada Bupati Buleleng atas tanah tersebut.

Tapi, lanjutnya, fakta terkait penolakan pun memang diakui kebenarannya terkait dengan ada rumah warga yang rencana direlokasi karena masuk dalam kawasan pembangunan RS Pratama.

Dikatakan, tidak benar disebut akan terjadi penggusuran terhadap rumah milik warga sebab sudah ada relokasi tanah yang diberikan di lokasi yang masih dalam kawasan sengketa.

“Ini kan untuk kepentingan masyarakat banyak dan tentunya harus ada pertimbangan bagi masyarakat yang rencananya di relokasi itu (Suada Cs). Bukan hanya itu, dari 2 Hektare lahan yang dimohonkan oleh Pemkab Buleleng, kan hanya 1 hektare saja yang dipakai RS Pratama sedangkan sisanya akan dikelola oleh adat untuk pasar,” papar Supriatna.

Menurut Supriatna, harus dilakukan komunikasi lagi untuk menemukan solusi yang baik terkait hak masyarakat yang juga ada di atas tanah tersebut. Sehingga, pembangunan RS Pratama dan kepentingan masyarakat yang rencana direlokasi tidak akan menimbulkan masalah.

Dikonfirmasi terkait dengan rencana penggantian bangunan rumah Suada Cs yang akan digusur, Supriatna mengaku sudah sempat juga dibicarakan terkait dengan penggantiannya.

“Nanti dibantu untuk bangunan rumahnya dari dana CSR atau ada pos anggaran lain yang  bisa digunakan untuk membantu membangun rumah bagi masyarakat yang direlokasi. Tapi harus dikomunikasikan kembali sehingga tidak muncul masalah untuk kedepan ketika proses pembangunan,” pungkas Supriatna.

Di sisi lain, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, masih belum berhasil dikonfirmasi terkait dengan permintaan keberatan yang diajukan Suada Cs. Ketika coba disanggongi di ruang kerjanya, Bupati Suradnyana dikabarkan sudah berangkat ke Jakarta.

Bahkan, pesan singkat yang disampaikan ke nomor kontak seluler Bupati Suradnyana pun terkait klarifikasi rencana penggusuran rumah warga pun tidak mendapat balasan. adi/ari

• TAGS:
• Buleleng
• DPRD
• BPN
• Gusur
• PASS