Dinilai Tak Jujur dan Tak Rasional, Gubernur Pastika Tersinggung

suaradewata

Denpasar, suaradewata.com - Gubernur Bali Made Mangku Pastika, mengaku sangat tersinggung. Sebab oleh Fraksi PDIP DPRD Bali, orang nomor satu di Pulau Dewata itu dinilai tak jujur dan tak rasional.

Tuduhan ini dilayangkan Fraksi PDIP DPRD Bali saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2016, pada sidang paripurna di Gedung Dewan beberapa hari lalu. Gubernur Pastika pun tak terima dengan tuduhan itu.

Buktinya, dalam Rapat Gabungan antara Gubernur Bali dengan DPRD Bali di Gedung Dewan, Kamis (29/9), mantan Kapolda Bali itu menumpahkan kekesalan dan kemarahannya. Selain itu, rapat yang merupakan tindaklanjut pembahasan APBD Perubahan 2016 ini, juga dijadikan Gubernur Pastika sebagai ajang curhat.

Semula, Gubernur Pastika rencananya menolak untuk menghadiri rapat gabungan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, ini. Ia pun menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Tjokorda Pemayun, untuk hadir. Namun, ia kemudian berubah pikiran.

“Setelah saya pikir-pikir, kalau hanya diserahkan kepada Sekda, saya khawatir rapatnya menjadi semakin tidak jelas. Kebetulan ada Pimpinan DPRD Bali juga, akhirnya saya hadir,” jelas Gubernur Pastika, dalam rapat tersebut.

Ia pun berterus-terang, bahwa dirinya merasa tersinggung dengan apa yang disampaikan Fraksi PDIP DPRD Bali dalam Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2016. Terlebih dalam pandangan umumnya, Fraksi PDIP menilai Gubernur Bali tidak jujur dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Gubernur Pastika bahkan mengutip langsung pandangan Fraksi PDIP, khususnya menyangkut dana hibah. "Ada kalimat: "mohon penjelasan yang jujur dan rasional mengenai masalah ini". Kata-kata ini yang membuat saya merasa tidak enak. Bagi saya, ini mengandung nilai dan arti yang sangat dalam. Seolah-olah, saya tidak jujur dan tidak rasional,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Pastika juga secara panjang lebar menyampaikan kekecewaannya terhadap pandangan umum fraksi di DPRD Bali. Ia merasa sangat kecewa, mengingat Gubernur Pastika sesungguhnya sudah menyampaikan secara detail tentang apa yang diinginkan dewan terkait penjabaran alokasi dana Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2016.

Meski kecewa, namun Gubernur Pastika tetap menyampaikan permohonan maaf berkenan dengan beberapa hal yang dipandang dewan masih kurang tepat. Ia pun menganggap bahwa persoalan tersebut sudah selesai.

Menurut Gubernur Pastika, selama ini Pemprov Bali terus berusaha menggenjot pendapatan daerah. Ia bersama semua jajaran, bahkan sudah berupaya keras untuk mendapatkan dana. Sampai-sampai, pihaknya membuat program samsat lewat Bumdes, dan door to door untuk mendatangi wajib pajak agar mau membayar pajak. 

"Rupiah demi rupiah terus dikumpulkan dan bahkan dilakukan efesiensi anggaran. Caranya melarang SKPD melakukan kunjungan ke luar daerah, konsultasi maupun menghadiri undangan. Bila perlu dilakukan oleh perwakilan yang ada di Jakarta, kecuali ada hal yang sangat mendesak. Rapat saya minta digelar di ruangan SKPD masing-masing tanpa makan dan minum. Itu saya lakukan untuk terus dapat mengumpulkan duit,” beber Gubernur Pastika.
 
Sementara Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali Kadek Diana, dalam rapat ini mengatakan, apa yang disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi PDIP bukan atas kehendaknya sendiri. Sebab, dalam Fraksi PDIP, segala sesuatu yang dituangkan sudah dibahas dalam rapat termasuk kalimat demi kalimat yang terurai.

Semua itu dilakukan, karena tidak ada data yang diterima anggota Fraksi PDIP terkait apa yang akan dibahas. "Kami hanya menerima satu lembar kertas saja mengenai proyeksi anggaran yang akan dibahas. Itu sebabnya kami menyampaikan banyak pertanyaan," jelas Diana.

Meski sempat berlangsung tegang, namun rapat gabungan ini akhirnya cair juga. Rapat tersebut juga menyepakati beberapa hal terkait Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2016. san/ari

• TAGS:
• Bali
• Gubernur
• DPRD Bali
• PDIP
• Ranperda
• APBD
• Perubahan