Pansus DPRD Bangli Temukan Belasan Aset Bermasalah

Selasa, 30 Agustus 2016

00:00 WITA

Bangli

3963 Pengunjung

suaradewata

Bangli, suaradewata.com - Aset yang selama ini menjadi persoalan klasik dan selalu dituding menjadi biang kerok Bangli mendapat opini Wajar Dengan Pengeculian (WDP) dari BPK, belakangan terus mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan untuk dibenahi. Untuk memperjelas keberadaan aset tersebut, kembali Pansus Aset DPRD Bangli yang diketuai I Made Sudiasa turun ke bawah, Selasa (30/08/2016). Saat itu, Pansus yang melibatkan Disdikpora dan Bagian Umum khususnya Kasubag Bagian Aset dibagi menjadi dua tim, dengan menggelar pertemuan dengan tokoh adat di Kecamatan Bangli dan Tembuku.

Dari hasil dua pertemuan tersebut, diketahui belasan aset daerah yang masih ditemukan bermasalah. “Kita kembali turun untuk mengiventaris dan mencarikan solusi atas persoalan asset yang terus menjadi temuan BPK,” ungkap Made Sudiasa yang memimpin pertemuan di Tembuku. Sementara untuk di Bangli, di pimpin Wakil Ketua Pansus Aset DPRD Bangli, Nengah Darsana.

Dari hasi pertemuan dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Tembuku, Politisi Partai Demokrat ini, masih menemukan sejumlah asset yang belum tuntas penanganannya. Seperti asset tanah yang belum bersertifikat dan aset bangunan yang bernilai nol. “Di sejumlah lokasi, ada asset yang catatannya ada. Sementara bangunan dan barangnya telah tidak ada,”katanya. Saat itu, sempat mengemuka persoalan lahan aset yang terjadi di SDN 2 dan SDN 3 Jehem serta SMPN 3 Tembuku yang juga berlokasi di banjar Sama Undisan, Jehem. Atas persoalan tersebut, sejatinya pihak adat, tidak ada yang mempersoalkan hanya tinggal proses administrasi Hak Guna Pakai (HGP). “Persoalan ini muncul tidak lepas dari lemahnya pencatatan dan pendataan aset dari dulu. Makanya, persoalannya muncul saat ini dan terus menjadi temuan BPK. Untuk itu, kita akan terus mendorong eksekutif untuk melakukan pendataan dan verifkasi serta melakukan inventarisasi terhadap asset yang ada,”paparnya.

Sementara Wakil Ketua Pansus I Nengah Darsana menambahkan untuk Kecamatan Bangli, pihaknya menemukan sekitar 11 aset dari 32 SD yang tanahnya masih bermasalah. Dimana, kepemilikan tanah belum jelas, ada yang diklaim milik adat ada pula yang masih dikangkangi pribadi. “Kita masih menemukan adanya persoalan saling klaim kepemilikan tanah di sejumlah sekolah. Namun pihak-pihak tersebut belum bisa menampilkan bukti akurat, jadi hanya berupa “kone” saja,”jelas politisi Partai Golkar ini.

Meski demikian, ditegaskan, 95 persen persoalan aset di Bangli diklaim sudah tuntas. Terkait temuan pansus, Sudiasa yang didampingi sejumlah anggota pansus, bakal mendorong pemerintah agar menurunkan tim independen melakukan penilaian asset yang bernilai nol. “Tim inilah yang bertugas melakukan penilaian terhadap asset yang selama ini belum jelas nilainya,” sebutnya.Selain itu, pihaknya juga telah mendorong agar ada instansi khusus yang menangani asset. Pasalnya, selama ini instansi yang mengangani asset masih menyatu di bagian umum. Jadi pejabat yang membidangi masih ewuh pakewuh tatkala membicarakan soal asset ke SKPD . “Dalam penataan organisasi perangkat daerah kita telah merekomendasi agar instansi yang menangani asset berdiri sendiri. Menimal pejabatnya adalah eslon III,” tegas Sudiasa diamini Wayan Wedana. ard/ari