Dewan Soroti Penanganan Kemiskinan Hingga Mahalnya Biaya Pendidikan

suaradewata

Bangli, suaradewata.com – Rapat paripurna pembahasan Laporan Pertanggungjawban (LPJ) APBD 2015 di DPRD Bangli terus berlanjut. Pada Selasa (19/7/2016), rapat paripurna mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Bangli I Nyoman Basma didampingi Wakil Ketua I Komang Carles. Sementara dari eksekutif dipimpin Wabub Sang Nyoman Sedana Arta.

Dalam rapat ini, berbagai sorotan dan pertanyaan dilontarkan lima  fraksi yang ada di DPRD Bangli. Fraksi Partai  Demokrat melalui juru bicaranya Dewa Anom Suta menyorot belum beresnya penanganan masalah di dunia pendidikan Bangli.

Disampaikan, banyak persoalan di dunia pendidikan yang belum terselesaikan, seperti halnya  mahalnya biaya pendidikan, belum optimalnya akses pendidikan bagi seluruh masyarakat dan disparitas kualitas sekolah serta  masalah kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. “Masih banyak persoalan pendidikan yang terjadi di Bangli. Kami ingin tahu, strategi apa yang diambil eksekutif dalam menuntaskan  persoalan tersebut,” ungkapnya dengan nada tanya.

Selain itu, fraksi ini juga menyinggung penanganan masalah kemiskinan di Bangli. Diharapkan, penanganan masalah kemiskinan mestinya menjadi salah satu skala prioritas yang mesti segera dientaskan. “Kita ingin tahu jumlah angka kemiskinan yang ada di Bangli dan penanganannya. Untuk menekan angka kemiskinan, penangannya mesti menjadi skala prioritas,” pintanya.

Sementara Fraksi PDIP  melalui juru bicaranya  Ketut Suastika meminta masalah sandang, pangan dan papan menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana 2016-2021. Karena hal ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Selain itu, fraksi ini juga meminta eksekutif prioritas pembangunan sentra pelayanan kesehatan bagi masyrakat miskin di RS Bangli. Pengadaan obat untuk masyarakat miskin agar diperhatikan. “Isu yang berkembang selama ini minimnya obat untuk masyarakat miskin ini,” kata Suasrika.

Lebih lanjut  Fraksi PKPI  melalui pembicara I Wayan Wedana mempertanyakan langkah pemerintah  daerah dalam upaya peningkatan profesionalisme pelayanan medis serta manejemen sistem pelayanan kesehatan  dalam upaya tercapainya akreditasi layanan kesehatan baik di rumah sakit  maupun Puskesmas.

Tidak itu saja, fraksi ini juga menayakan langkah-langkah apa yang akan diambil bupati untuk mewujudkan visi dan misi kedepan terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan fraksi Golkar melalui juru bicaranya I Nengah Reken juga mempertanyakan masalah jumlah penduduk miskin di Bangli dan upaya apa yang akan ditempuh pemerintah untuk menuntaskan masalah ini. ard

• TAGS:
• SIDANG PARIPURNA
• DPRD BANGLI
• BIAYA PENDIDIKAN
• PENANGANAN KEMISKINAN