Dewan Desak Revisi Anggaran, Pembahasan APBD Perubahan Dipercepat

suaradewata

Bangli, suaradewata.com – Rendahnya serapan APBD Induk tahun 2016  sampai akhir triwulan kedua  yang dipicu adanya penundaan sejumlah kegiatan, mendapat perhatian serius kalangan DPRD Bangli. Karena itu, wakil rakyat ini mendesak pembahasan APBD Perubahan tahun ini segera dilakukan. Tindak lanjut dari itu, Ketua DPRD Bangli, Ngakan Kutha Parwata mengaku telah menyurati eksekutif dan meminta KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) segera diajukan. “Kami harap minimal setelah cuti bersama sampai pertengahan Juli, KUA-PPAS sudah masuk ke DPRD. Sehingga pembahasannya bisa segera dilakukan. Untuk itu, kami sudah bersurat mendahului,” ungkapnya saat ditemui awak media, Jumat (1/7/2016).

Disebutkan, pembahasan APBD Perubahan nanti kemungkinan akan banyak membahas revisi anggaran. Sebab, seperti diketahui selama ini banyak kemungkinan kegiatan yang dirancang sebelumnya dan telah masuk dalam APBD Induk 2016, tidak bisa terlaksana karena berbagai persoalan yang terjadi. Salah satunya, pembahasan nanti akan terfokus pada sejumlah proyek penunjukan langsung (PL) termasuk pembelian mobil dinas yang dibatalkan sepihak oleh eksekutif. ‘’Karena itu masalah aset harus dituntaskan dulu. Kalau memang kegiatan tidak berlanjut, tentunya akan dilakukan revisi anggaran,’’ imbuhnya.

Hanya saja,  sejauh ini dewan mengaku belum tahu banyaknya mata anggaran yang kemungkinan tidak bisa berjalan tersebut. Nantinya, semua akan jelas setelah KUA PPAS diajukan dan dibahas. Demikian pula dengan peruntukan anggaran yang tidak terlaksana, dalam pembahasan tersbeut, akan dibahas dan dikupas lebih lanjut.

Sebelumnya, realisasi keuangan APBD Bangli tahun 2016 memasuki akhir triwulan II hanya  mencapai 25,65 persen. Pencapaian tersebut, sangat jauh dari  target yang telah ditetapkan sebesar 57 persen. Pemicunya karena adanya penundaan sejumlah kegiatan fisik, seperti pembangunan kantor dan pelaksanaan program disejumlah SKPD. (ard/gus)

• TAGS:
• Bangli
• Birokrasi
• APBD
• KUA-PPAS