Sukrawan: Maju Jadi Bupati Buleleng Keputusan Karir Politik
Senin, 20 Juni 2016
00:00 WITA
Buleleng
4491 Pengunjung
suaradewata
Buleleng, suaradewata.com – Majunya Dewa Nyoman Sukrawan yang berpaket dengan Gede Dharma Wijaya dalam pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Buleleng tanggal 15 Februari 2017 dianggap merupakan karir politik terakhir kader PDIP asal Desa Bungkulan itu. Keputusan Sukrawan untuk memimpin Buleleng sebagai Bupati sudah final dan tidak bisa lagi diganggu gugat.
“Sejak SMA kelas 3 saya sudah memimpin ranting. Yang namanya dipukul dan diintimidasi itu hal yang sudah biasa. Menjalankan amanah rakyat pun bukan hal yang baru sebab sudah saya buktikan ketika menjadi Ketua Ranting (PDIP Desa Bungkulan), Ketua DPC (PDIP Kabupaten Buleleng), hingga menjadi Ketua DPRD Buleleng,” ujar Sukrawan, Senin (20/6).
Sukrawan mengatakan, keinginannya untuk mensejahterakan masyarakat Buleleng bukan hanya sekedar di atas kertas semata. Melainkan, lanjutnya, memperbaiki taraf hidup masyarakat Buleleng tentu harus terealisasi secara nyata.
Menurutnya, seorang Bupati tentu tidak hanya berpikir tentang pembangunan infrastruktur daerah semata. Peningkatan taraf hidup masyarakat yang dipimpinnya tentu juga harus dilakukan secara seimbang dengan tidak menyisakan diskriminasi terhadap pembangunan sumber daya manusia.
“Sangat mudah sekali hanya untuk menciptakan kesejahteraan diatas angka administrasi. Jaman sekarang sudah canggih dan banyak sekali ahlinya dan bisa dibayar untuk menciptakan angka. Tapi fakta dilapangan tentu tidak bisa dibohongi dan masyarakat yang diam belum tentu hatinya tidak menjerit masalah lapangan kerja, kesejahteraan, dan pendidikannya,” papar Sukrawan.
Sukrawan mengaku betul-betul mengetahui kondisi masyarakat di Kabupaten Buleleng sejak lama. Pengalaman membangun kawasan Bali Utara serta melakukan pengawasan ketika sebagai legislator Buleleng dalam memonitoring kinerja eksekutif merupakan modal dalam karirnya ke depan memimpin Buleleng.
Sehingga, lanjutnya, tidak ada lembaga manapun yang dirasakan mampu untuk menghalangi keinginannya untuk memimpin rakyat Buleleng. Bahkan, ia pun mengaku sejak awal sudah berkomitmen untuk tidak menggantungkan nasib karir politiknya kepada PDIP yang selama ini dibesarkan di Buleleng dengan berbagai pengorbanan hingga nyawa yang dipertaruhkan.
Ketika disinggung terkait pilihan maju sebagai Bupati sebagai sikap pro terhadap jargon deparpolisasi, Sukrawan membantah hal tersebut. Menurutnya, dengan maju sebagai calon dari jalur idenpenden bukanlah berarti gerbong partai tidak mampu lagi untuk mengadopsi kebutuhan perjuangan mensejahterakan rakyat.
“Calon independen itu kan dibenarkan oleh undang-undang dan disebutkan juga didalamnya. Tentu dengan segala konsistensi yang ditetapkan dalam peraturan serta wajib dilaksanakan sebagai seorang calon yang memilih jalur independen. Kecuali tidak diatur, itu baru saya yang salah. Sekarang tinggal menjalankan segala mekanisme yang menjadi syarat administrasi sebab itu mutlak diwajibkan bagi calon dari independen,” katanya menegaskan.
Sukrawan mengaku tidak ingin disamakan dengan sudut pandang Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama atau yang akrab disapa Ahok. Menurutnya, mendiskreditkan atau meletakan jargon yang merubah persepsi masyarakat terhadap partai politik tentu bukanlah hal yang etis dalam sudut pandang etika.
Namun ia pun membantah dukungan terhadap PDIP yang digadang-gadang melawan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta nantinya. Bahkan, Sukrawan mengaku sangat menghargai langkah politik Ahok memilih jalur independen sama seperti yang dirinya lakukan dalam Pilkada Buleleng 15 Februari 2017.
“Masing-masing tentu memiliki pola pikir yang berbeda dan berpikir menyesuaikan dengan kondisi yang ada di wilayah masing-masing. Sekali lagi saya tegaskan, saya memilih jalur independen bukan karena tidak mendapat dukungan dari PDIP atau ingin melawan PDIP. Sudut pandang saya hanyalah kepada aturan yang membenarkan mekanisme tersebut (Maju sebagai calon independen),” ungkap Sukrawan.
Ia pun kembali meyakinkan awak media terkait dengan resiko yang dihadapi yakni pemecatan dirinya dari posisi Bendahara DPD PDIP Bali termasuk dari keanggotaan kader partai besutan Megawati Sukarno Putri. Yang menurutnya, kondisi tersebut sudah disiapkan sejak awal bahkan terhadap resiko paling terburuk yakni pemecatan.
“Itu sudah bukan masalah buat saya. Tidak perlu lagi didiskusikan lagi karena bukan hal penting bagi saya. Direstui atau pun tidak oleh partai (PDIP), saya tetap maju dan konsentrasi melengkapi persyaratan administrasi untuk menjadi calon yang resmi berkompetisi sebagai Bupati Buleleng,” pungkasnya. adi
Komentar