Megawati Tak Gubris Kebijakan Jokowi

Denpasar, suaradewata.com - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri, sepertinya tak gubris dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini ditunjukkan Megawati, dalam hal penyusunan kepengurusan DPP PDIP periode 2015-2020.

Dari komposisi struktur kepengurusan yang diumumkan Megawati di Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, Jumat (10/4), sejumlah pengurus masih menjabat sebagai penyelenggara negara, termasuk sebagai Menteri di Kabinet Kerja. Ini, seperti "melawan" kebijakan Jokowi, yang menegaskan bahwa Menteri tidak boleh menjadi pengurus partai politik.

Hanya saja, menurut Megawati, ini kebijakan yang keliru. Sebab tidak salah jika kader yang duduk di jabatan pemerintahan, tetap menjadi pengurus partai politik.

"Hal salah kalau orang parpol harus berhenti, hanya karena sebuah jabatan di pemerintahan," kata Megawati, saat mengumumkan kepengurusan DPP PDIP lima tahun ke depan.

Di antara pengurus DPP PDIP periode 2015-2020, ada Menko PMK Puan Maharani, yang dipercayakan menjadi Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan. Ada juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat, yang ditunjuk sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Keanggotaan dan Organisasi.

Bahkan, ada juga sejumlah anggota DPR RI, yang ditunjuk Megawati untuk duduk di struktur pengurus. Soal Menteri yang ditunjuknya jadi pengurus DPP PDIP, Megawati mengaku sudah berkonsultasi dengan Presiden Jokowi.

"Saya katakan (ke Jokowi, red), mohon masukan, orang parpol nggak bisa diberhentikan karena dia masuk parpol atas kemauan sendiri dan dedikasinya," tutur Megawati.

Presiden Jokowi, demikian Megawati, menerima alasan itu. Selama nonaktif, pengurus PDIP masih bisa merangkap jabatan sebagai menteri. "Kalau nonaktif, saya terima dan menyilakan," kata Megawati, menirukan jawaban Presiden Jokowi. san

• TAGS: