Megawati Klaim Ada Gerakan Deparpolisasi

Denpasar, suaradewata.com - Belakangan ini muncul gerakan deparpolisasi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sentimen anti partai, yang semakin lantang diteriakkan dalam kerumunan liberalisasi politik.

Demikian ditegaskan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri, dalam pidato politiknya pada pembukaan Kongres IV PDIP di Sanur, Denpasar, Kamis (9/4). Megawati yakin, proses deparpolisasi ini tidak berdiri sendiri.

Dalam gerakan ini, ada simbiosis kekuatan anti partai dan kekuatan modal, yang berhadapan dengan gerakan berdikari. Mereka, bahkan disebutnya adalah kaum oportunis.

"Mereka tidak mau berkerja keras membangun partai. Mereka tidak mau mengorganisir rakyat, kecuali menunggu, menunggu, dan selanjutnya menyalip di tikungan," ujar Megawati.

Sesungguhnya, menurut dia, jalan ideologi adalah pilihan benar. Jalan ideologi yang membentang terjal di hadapan mata adalah jalan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. "Inilah prinsip konstitusionalisme yang selalu jadi rujukan kita," tegasnya.

Hanya saja, berbagai dinamika pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, ternyata hingga kini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Pemilu secara langsung membawa konsekuensi pengerahan tim kampanye, relawan, dan berbagai kelompok kepentingan, dengan mobilisasi sumber daya.

Semuanya itu wajar, ketika diabdikan untuk pemimpin terbaik bangsa. Namun, praktik yang berlawanan kerap terjadi. Mobilisasi kekuatan tim kampanye, diakui Megawati, sangat rentan ditumpangi kepentingan. Kepentingan yang menjadi 'penumpang gelap' untuk menguasai sumber daya alam bangsa.

"Kepentingan yang semula hadir dalam wajah kerakyatan, mendadak berubah menjadi hasrat kekuasaan. Inilah sisi gelap kekuasaan," tandas putri Bung Karno itu.

Guna mencegah hal tersebut, Megawati menyerukan agar Indonesia harus benar-benar tangguh di dalam melakukan negosiasi kontrak migas dan tambang, yang akan berakhir. Kini saatnya, kata dia, dengan kepemimpinan nasional yang baru, Kontrak Merah Putih ditegakkan.

"Demikian pula Badan Usaha Milik Negara harus diperkuat, dan menjadi pilihan utama kebijakan politik ekonomi berdikari," tegasnya.

Saat ini, lanjut Megawati, ada sementara pihak dengan mengatasnamakan independensi, selalu mengatakan bahwa partai adalah beban demokrasi. Megawati sendiri mengaku tidak menutup mata terhadap berbagai kelemahan partai politik.

Di sini, diakuinya, kritik dan otokritik dijalankan oleh PDIP. Namun, ia menolak disebutkan bahwa partai hanya sebagai ornamen demokrasi dan hanya sekadar alat tunggangan kekuasaan politik. Sebab hal itu sama saja mengerdilkan makna dan arti kolektivitas partai yang berasal dari rakyat.

"Fenomena ini nampak jelas, ketika pada saat bersamaan muncullah gerakan deparpolisasi," pungkasnya. san

• TAGS: