Percepat Pembangunan, DPD RI

Denpasar, suaradewata.com - Empat (4) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Bali, menggelar Rapat Koordinasi Sinkronisasi Aspirasi Daerah untuk Percepatan Pembangunan Daerah, di Sanur, Denpasar, Rabu (23/9). Keempat Senator asal Bali tersebut, masing-masing AA Ngurah Oka Ratmadi, Gede Pasek Suardika, I Kadek Arimbawa, dan Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna.

Rapat koordinasi yang dibuka Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta, ini juga dihadiri Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, perwakilan atau utusan bupati/ walikota seluruh Bali, para kepala dinas tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota seluruh Bali, anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/ kota seluruh Bali, pimpinan partai politik, akademisi dan tokoh masyarakat.

AA Ngurah Oka Ratmadi, dalam sambutannya mengatakan, selama ini sinkronisasi antara pemerintah daerah, para SKPD dan lembaga lain di daerah dengan DPD, belum optimal. Padahal, koordinasi dan sinkronisasi ini sangat penting untuk mempermudah suksesnya berbagai program pembangunan, terutama yang berhubungan dengan pemerintah pusat.

Ini pula yang mendorong DPD RI kali ini untuk "turun gunung". "Kalau ada SKPD, bupati dan walikota yang tidak hadir pada rapat koordinasi kali ini, maka saya sangat sesalkan. Karena apa? Karena DPD itu jalan tol untuk menyampaikan aspirasi langsung ke Presiden," tandas Cok Rat, sapaan akrab Oka Ratmadi yang juga mantan Ketua DPD PDIP Bali.

Pada rapat tersebut, ada banyak hal yang dikomunikasikan DPD RI dengan para SKPD yang ada di Bali. Beberapa hal yang hangat didiskusikan antara lain soal penduduk Bali yang over kapasitas.

Saat ini, ada sekitar 14 juta orang tinggal di Bali, yang terdiri dari penduduk asli Bali, wisatawan asing, wisatawan lokal dan penduduk pendatang. Over kapasitas penduduk Bali ini akan berdampak ada berkurangnya ketersediaan sumber daya lainnya seperti air bersih, listrik, bahan makanan dan sebagainya.

Masalah lain yang didiskusikan adalah soal perimbangan keuangan pusat dan daerah hingga pro dan kontra soal dana bansos bagi desa adat di Bali yang jumlahnya mencapai 4 ribuan desa.

"Kita usulkan agar Bali mengajukan revisi UU Desa, dan kemudian Bali mengajukan ke MK. Di sana ada Dewa Gede Palguna yang sudah tahu persis soal adat di Bali," ujar Senator Gede Pasek Suardika, yang tampil sebagai moderator dalam rapat dimaksud.

Saat ini, demikian Pasek, Mendagri juga sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) soal pencairan dana bansos. Namun Mendagri sendiri tidak memberikan jaminan, apakah dengan SE itu bisa atau tidak terjerat kasus hukum di kemudian hari.

Sementara Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta, mengakui bahkan jalur koordinasi dan sinkronisasi selama ini belum optimal. Jangankan dengan DPD RI, antara Pemprov Bali dengan Pemkab/ Pemkot se-Bali saja, diakuinya koordinasi dan sinkronisasi belum berjalan baik.

"Kita mengundang rapat untuk menyampaikan program yang penting, namun yang datang itu bukan pemegang kebijakan, tetapi hanya diutus staf. Nah, antara staf dan pengambil kebijakan seringkali tidak sambung, sehingga banyak progam pemerintah yang mandeg di tengah jalan,” beber Sudikerta.

Ia berharap, koordinasi ini harus diperbaiki dan ditingkatkan. "Itu sangat peting, agar berbagai program pro rakyat dapat terlaksana dengan baik," pungkas Sudikerta.san

• TAGS: