Rugikan Bali, Proyek PLTU Celukan Bawang Minta Dihentikan

Denpasar, suaradewata.com - Tokoh masyarakat Buleleng, Njoman Gede Suweta, mengaku sangat kecewa dengan DPRD Bali yang terkesan tak serius dalam menanggapi persoalan di PLTU Celukan Bawang. Menurut dia, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD Bali seharusnya bersikap lebih tegas terkait fenomena di PLTU Celukan Bawang.

"Kalau dewan hanya mengecam, itu dampaknya kecil. Dewan seharusnya dapat menggunakan hak dan kewenangannya dalam menyikapi polemik PLTU Celukan Bawang," tandas Suweta, di Denpasar, Rabu (19/8).

DPRD Bali, kata dia, semestinya dapat menggunakan kewenangannya memanggil pengelola PLTU Celukan Bawang. Sebab pengelola PLTU Celukan Bawang harus mempertanggungjawabkan semua hal yang belakangan menuai kecaman. "Harus pertanggungjawabkan semua itu kepada rakyat Bali melalui para wakil rakyat di DPRD Bali. Jadi harus dipanggil," tegas ketua Gerakan Pemantapan Pancasila (GPP) Bali itu.

Jika pemanggilan tersebut belum cukup, DPRD Bali juga bisa membentuk panitia khusus (Pansus) dalam menyikapi tingkah pengelola PLTU Celukan Bawang. "Jika dipandang perlu, bentuk pansus. Bila perlu, hentikan proyek itu karena justru merugikan rakyat Bali," ujarnya.

Suweta menegaskan, apa yang dilakukan pengelola PLTU Celukan Bawang, sudah sangat merugikan masyarakat Bali bahkan merendahkan martabat bangsa Indonesia. Sebab, pengelola PLTU yang menyuplai 40 persen energi listrik di Bali itu, bahkan dengan seenak perut menggunakan bahasa mandarin sebagai bahasa petunjuk yang digunakan di kawasan PLTU tersebut.

Bahkan ada kabar, pengelola PLTU itu juga mengibarkan bendera perusahaan lebih tinggi dari bendera Merah Putih. "Ini kan sama saja dengan merendahkan bangsa Indonesia yang adalah negara berdaulat. Ini jangan dianggap sepele," berang mantan Wakapolda Bali itu.

Yang tak kalah mencengangkan, lanjut Suweta, pihak pengelola juga tidak mempekerjakan tenaga lokal sebagai teknisi di pembangkit yang diresmikan pada 11 Agustus lalu itu. Pengelola justru 'mengimpor' seluruh teknisi dari Tiongkok.

"Memang kita butuh suplai listrik di Bali ini, tetapi jangan dilakukan dengan 'menjajah' seperti ini," pungkas Suweta, yang juga Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Bali itu. san

• TAGS: