Pemerintah Indonesia Negosiasi Tarif Trump demi Lindungi Ekspor

Tarif Trump

Oleh: Safira Widyastini )*

Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan menempuh jalur negosiasi terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap produk-produk asal Indonesia. Dalam menghadapi tarif resiprokal sebesar 32% yang dikenakan AS, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui diplomasi, daripada menempuh jalur retaliasi yang berpotensi merugikan kedua negara. Dalam rangka ini, Indonesia mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk bernegosiasi di Washington.

Selain Airlangga, dalam tim negosiasi Indonesia turut hadir Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Witjaksono, dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu. Tujuan utama dari negosiasi ini adalah untuk mencari jalan tengah yang dapat melindungi kepentingan ekonomi Indonesia, terutama sektor ekspor, serta memperkuat hubungan dagang kedua negara.

Tarif resiprokal sebesar 32% yang dikenakan oleh AS lebih tinggi daripada tarif yang diterapkan pada negara lain seperti Malaysia (24%), India (26%), Jepang (24%), dan Singapura (10%). Meskipun tarif tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tarif yang dikenakan pada Vietnam yang mencapai 46%, Indonesia tidak mengambil langkah balasan langsung. Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia memilih jalur diplomasi karena dianggap lebih konstruktif dan dapat membuka peluang kerjasama yang lebih luas.

Indonesia menawarkan beberapa klausul dalam negosiasi, antara lain peningkatan impor berbagai komoditas dari AS, seperti energi (terutama minyak mentah dan LPG) dan produk pertanian seperti kedelai dan gandum. Airlangga menegaskan bahwa peningkatan impor ini akan bersifat pengalihan, yakni impor komoditas tersebut akan dialihkan dari negara lain, sehingga tidak menambah alokasi impor Indonesia secara keseluruhan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan neraca perdagangan antara kedua negara, tanpa merugikan perekonomian Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menambahkan bahwa sektor energi, khususnya LPG dan minyak mentah, dapat berkontribusi besar dalam menjaga keseimbangan tersebut, dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai lebih dari US$ 10 miliar.

Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya sektor energi dalam mendukung keseimbangan perdagangan ini. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam meningkatkan impor energi dari AS, yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua negara. Sebagai negara dengan sumber daya alam melimpah, Indonesia juga berkomitmen untuk memperkuat sektor energi domestik, yang sekaligus dapat mendukung upaya Indonesia dalam mengurangi ketergantungan pada energi dari negara lain.

Sampai dengan tahun 2022, Indonesia tercatat mengalami surplus perdagangan dengan AS. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2015, surplus perdagangan Indonesia dengan AS tercatat sebesar US$ 8,65 miliar, yang kemudian meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi US$ 16,67 miliar. Total surplus perdagangan dengan AS dari tahun 2015 hingga Maret 2025 mencapai US$ 115,78 miliar. Hal ini mencerminkan pentingnya hubungan perdagangan yang seimbang, di mana Indonesia tidak hanya mengandalkan ekspor, tetapi juga menjaga keseimbangan impor untuk mendukung kestabilan ekonomi domestik.

Selain peningkatan impor, Indonesia juga menawarkan berbagai insentif dan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi di Indonesia. Indonesia memberikan kemudahan dalam perizinan dan fasilitas lain yang dapat mendukung kelancaran operasional perusahaan AS. Di sektor-sektor strategis, Indonesia juga menawarkan kerjasama dalam pengelolaan mineral penting serta penyederhanaan prosedur impor untuk produk hortikultura dari AS.

Sektor investasi menjadi salah satu fokus penting dalam negosiasi ini. Indonesia mendorong peningkatan investasi strategis melalui skema business-to-business, dengan fokus pada sektor pendidikan, teknologi, ekonomi digital, dan layanan keuangan. Pemerintah juga menyoroti lonjakan tarif bea masuk yang dikenakan oleh AS terhadap sektor tekstil dan garmen Indonesia, yang kini dapat mencapai 47% akibat kebijakan tambahan tarif sebesar 10%. Produk-produk tekstil, alas kaki, dan furnitur merupakan komoditas ekspor utama Indonesia ke AS, sehingga kenaikan tarif ini menjadi perhatian besar.

Pemerintah Indonesia berharap agar dalam waktu 60 hari ke depan, kerangka perjanjian dapat disepakati dan diimplementasikan. Airlangga menekankan bahwa pembahasan negosiasi ini tidak hanya mencakup kemitraan perdagangan dan investasi, tetapi juga sektor-sektor penting lainnya, seperti pengelolaan rantai pasokan yang lebih tangguh dan penguatan ketahanan sektor-sektor kritis. Dengan tercapainya kesepakatan ini, Indonesia berharap dapat menciptakan hubungan perdagangan yang lebih adil, tanpa terjebak dalam konfrontasi yang dapat merugikan kedua pihak.

Selain itu, Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, memberikan apresiasi atas komitmen dan proposal konkret yang disampaikan oleh Indonesia. Lutnick menganggap bahwa tawaran Indonesia sangat rasional dan saling menguntungkan, terutama dibandingkan dengan proposal dari negara lain yang belum diterima oleh pihak AS. Lutnick juga menyetujui target Indonesia untuk menyelesaikan negosiasi dalam waktu 60 hari dan berharap pertemuan teknis lebih lanjut dapat dilakukan untuk merinci kesepakatan lebih mendalam.

Langkah yang diambil Indonesia ini mencerminkan kematangan dalam diplomasi perdagangan. Pemerintah Indonesia tidak hanya fokus pada kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga berusaha membangun fondasi kerjasama jangka panjang dengan AS. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan global dengan cara yang strategis dan rasional. Sebagai negara yang aktif dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan industri nasional, Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat kemitraan dengan AS, sambil menjaga hubungan dagang yang lebih konstruktif dan menguntungkan bagi kedua negara.

)* Pengamat Ekonomi

• TAGS:
• Opini