Dewan Buleleng Koordinasi; Dana BKK Pemkab Badung Belum Terealisasi 100 Persen Ke Desa-Desa

rapat pembahasan BKK antara Komisi I dan Komisi II dengan Dinas PMD Buleleng di Ruang Gabungan Komisi Dewan Buleleng, pada Senin (10/3/2025). sumber: sad/SD

Buleleng, suaradewata.com- Belum 100 persen terealisasinya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Kabupaten Badung ke desa-desa di Kabupaten Buleleng, memantik kepedulian anggota DPRD Buleleng untuk melakukan koordinasi ke Pemkab Badung.

"Sesuai dengan kewenangan, Dewan Buleleng akan segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Badung. Selain itu sebagai wujud tanggungjawab bersama antara eksekutif dan legislatif di Buleleng untuk secara bersama-sama  berperan, agar dana BKK dari Kabupaten Badung tersebut, dapat terealisasi 100% guna mewujudkan pembangunan pada desa-desa penerima BKK di Kabupaten Buleleng," ucap Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, A.md.Kom usai rapat pembahasan antara Komisi I dan Komisi II dengan Dinas PMD Buleleng di Ruang Gabungan Komisi, pada Senin (10/3/2025) Siang.

Lebih lanjut diungkapkan dari hasil pengawasan lembaga DPRD Buleleng terkait dana BKK dari Kabupaten Badung, baru terealisasi sebesar 30%. Dan malahan belum semua desa di Kabupaten Buleleng menerima dana tersebut. Mengingat pada akhir tahun sebelumnya terdapat himbauan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mengamprahkan 30%  dari total anggaran yang akan diterima. Himbauan itupun berdasarkan arahan dari Pemerintah pusat.

"Untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal (9) dan (10) Peraturan Bupati Badung nomor : 50 Tahun 2024 tentang penjabaran APBD Tahun 2024, bahwasanya apabila BKK tersebut baru bisa terealisasi 30%, maka dana tersebut dapat diamprah kembali di Tahun 2025, " jelas Ngurah Arya. 

”Sesuai hasil monitoring dan evaluasi dari Inspektorat disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang berasal dari dana BKK tersebut sudah berjalan dengan baik. Kendati terdapat beberapa yang kurang dari 30% itu, namun prosesnya masih berjalan. Kadi dalam hal ini, kami optimis pencairan dana BKK itu, bisa terealisasi sepenuhnya. Tinggal menunggu proses perubahan dari pihak pemberi yakni Pemerintah Kabupaten Badung," pungkasnya.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi didampinggi Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya, dan turut hadir Ketua beserta Anggota Komisi I dan II, Plt. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama jajaran, tim ahli DPRD serta undangan lainnya. sad/adn

• TAGS:
• DanaHibah
• BKK
• Buleleng