Pemerintah Tegaskan Komitmennya Dalam Memberantas Korupsi

Pemberantasan Korupsi

Oleh : Andika Pratama )*

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi yang telah lama menjadi penghambat utama pembangunan nasional. Dalam forum internasional World Government Summit di Dubai, Presiden mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingkat korupsi di Indonesia yang dinilainya sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, ia berjanji akan menggunakan seluruh kewenangan yang diberikan oleh konstitusi untuk menindak tegas praktik korupsi di semua sektor.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa korupsi merupakan akar dari berbagai kemunduran, terutama di sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Keberadaan korupsi tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merusak sistem pemerintahan yang seharusnya transparan dan berintegritas. Dalam pidatonya, ia menyampaikan bahwa pemerintahan yang bersih merupakan kunci utama bagi kemajuan bangsa, dan hal tersebut hanya bisa diwujudkan melalui langkah-langkah konkret dalam menegakkan hukum secara tegas terhadap para pelaku korupsi.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami peningkatan dari 34 pada 2023 menjadi 37 pada 2024, serta peringkat Indonesia naik ke posisi 99 dari 180 negara yang dinilai oleh Transparency International. Meskipun peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan, Presiden Prabowo menekankan bahwa pencapaian tersebut masih jauh dari cukup. Pemerintahannya akan terus memperbaiki tata kelola negara dengan memastikan bahwa pemberantasan korupsi dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo memanggil Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK), Aris Marsudiyanto, untuk membahas strategi pemberantasan korupsi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan arahan agar BPPIK memastikan pembangunan berjalan lancar dan bersih dari praktik korupsi. Selain itu, lembaga ini juga diminta untuk menindak tegas berbagai bentuk pelanggaran hukum seperti penambangan ilegal dan praktik lobi ilegal yang dapat merugikan negara.

Kepala BPPIK menegaskan bahwa pihaknya telah diberikan mandat untuk menghilangkan korupsi di berbagai sektor, terutama dalam proyek-proyek strategis pemerintah. Selain itu, ia menyatakan bahwa lembaganya akan bersinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga lainnya guna memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara solid dan efektif. Kolaborasi antarinstansi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara.

Komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi juga didukung dengan penguatan regulasi dan reformasi birokrasi. Pemerintah telah mendorong digitalisasi layanan publik guna mengurangi celah terjadinya korupsi dalam birokrasi. Sistem digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik, sehingga praktik pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang dapat ditekan secara signifikan.

Selain itu, pemerintah juga mengedepankan pendekatan preventif melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi. Melalui kampanye antikorupsi dan program sosialisasi, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran negara serta berani melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan berintegritas.

Dalam upayanya menciptakan pemerintahan yang bersih, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya keteladanan dari para pejabat negara. Setiap pejabat di lingkungan pemerintahan dituntut untuk menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Tidak ada toleransi bagi mereka yang terbukti melakukan tindakan korupsi, dan sanksi tegas akan diberikan kepada siapa saja yang melanggar prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat. Dunia usaha, akademisi, media, serta organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sistem pemerintahan berjalan dengan transparan dan bertanggung jawab. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat terus meningkatkan indeks persepsi korupsinya dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pemberantasan korupsi juga akan berdampak langsung pada peningkatan investasi dan kepercayaan global terhadap Indonesia. Dengan tata kelola yang bersih, investor akan lebih yakin untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat semakin dipercepat. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang berdaya saing tinggi di kancah internasional.

Dengan langkah-langkah yang telah diambil, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam anggaran negara digunakan secara optimal untuk kepentingan rakyat. Keberlanjutan reformasi dalam sistem pemerintahan menjadi faktor kunci dalam menciptakan perubahan nyata yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi bukan sekadar janji, melainkan sebuah langkah konkret yang diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata. Dengan pendekatan yang sistematis, transparan, dan berbasis sinergi, pemerintah berupaya menciptakan sistem yang lebih kuat dalam menekan praktik korupsi. Ke depan, tantangan dalam pemberantasan korupsi mungkin akan semakin kompleks, namun dengan keberanian dan ketegasan dalam menegakkan hukum, Indonesia dapat bergerak menuju era pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi.

*)Penulis adalah Kontributor Jabar Trigger

• TAGS:
• Opini