KPU Bangli Gelar FGD, Sisa Anggaran Pilkada Capai Rp 11 Miliar Lebih

Suasana FGD terkait evaluasi penyelenggaran pemilihaan 2024, di Kantor KPU Bangli, Jumat (21/2). SD/Ist

Bangli, suaradewata.com - Hingga Desember 2024, KPU Kabupaten Bangli merealisasikan anggaran untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Bali dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Bangli (Pilkada Serentak 2024) mencapai Rp 16,6 miliar lebih dari total alokasi anggaran hibah sebesar Rp 28,2 miliar lebih.  Dengan kata lain,  ada sisa anggaran mencapai Rp 11 miliar.  Hal itu terungkap saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Kantor KPU Bangli, Jumat (21/2/2025). 

Komisioner KPU Bangli Ni Putu Anom Januwintari mengemukakan, FGD ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Bangli. Secara umum proses penyelenggaraan pilkada ini telah berjalan aman dan sukses, hanya pertisipasi masyarakat yang tak memenuhi target. “Banyak indikator yang kita evaluasi, mulai dari pembentukan badan adhoc, penyusunan daftar pemilih, pencalonan, pelaksanaan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan calon terpilih melalui koesioner yang kami sebar,” kata Anom Januwintari didampingi sejumlah komisioner KPU Bangli lainnya dan juga Ketua Bawaslu Bangli,  Nengah Muliarta.  

Disebutkan, kegiatan ini menjadi wadah bagi penyelenggara pemilu, stakeholder, dan masyarakat untuk memberikan masukan serta saran guna meningkatkan kualitas pemilu di masa mendatang. "Evaluasi menyeluruh ini diharapkan dapat memperbaiki sistem dan prosedur dalam pelaksanaan pemilu sehingga semakin transparan dan akuntabel," ucapnya.

Terungkap dalam perhelatan pesta demokrasi ini KPU Bangli mendapat alokasi anggaran hibah dari pemda sebanyak Rp 28,2 miliar lebih. Hingga Desember 2024, anggaran yang terpakai baru Rp 16,6 miliar lebih. Sisa anggaran Tp 11 miliar lebih. "Namun anggaran untuk kegiatan kami di bulan Januari dan Februari 2025 belum dilaporkan. Yang sudah baru sampe Desember 2024,"ungkap Srikandi Komisioner KPU Bangli tersebut. 

Disebutkan,  bagian yang paling banyak menyedot anggaran, adalah untuk honor KPPS dan biaya bimbingan teknis. Terkait sisa anggaran nantinya akan dikembalikan  lagi ke Pemda sebagai Silpa (Sisa lebih penggunaan anggaran). Menurut Anom perencanaan anggaran itu dilakukan dengan estimasi calon yang ada di Bangli adalah lima paket termasuk perseorangan. Namun dalam kenyataannya, yang bertarung dalam pilbup Bangli hanya tiga pasangan calon (paslon). 

Untuk evaluasi ini pihak KPU juga melakukan riset yang bekerjasama dengan dua perguruan tinggi yang ada di Bangli. Namun untuk hasilnya, belum bisa diketahui. Sebab sejauh ini para mahasiswa masih bekerja, masih melakukan riset ke desa-desa di wilayah Kabupaten Bangli. Disampaikan pula dengan adanya FGD ini, KPU Bangli berharap dapat mengidentifikasi kendala serta menemukan solusi yang lebih efektif dalam penyelenggaraan pemilu selanjutnya.ard/adn

• TAGS:
• FGD
• KPU
• EvaluasiPilkada