Himpun Problematika Umat Hindu, PP KMHDI Gelar Dialog Kebangsaan
Senin, 05 Agustus 2024
10:51 WITA
Nasional
1399 Pengunjung
Dialog kebangsaan bertajuk "Pemerintah Baru: Harapan Baru Selesaikan Problematika Umat Hindu", di Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta, Minggu (04/08/2024). sumber foto : ist/SD
Jakarta, suaradewata.com- Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) menggelar dialog kebangsaan bertajuk "Pemerintah Baru: Harapan Baru Selesaikan Problematika Umat Hindu", bertempat di Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta, Minggu (04/08/2024).
Hadir sebagai narasumber pimpinan dan perwakilan organisasi masyarakat (ormas) Hindu yaitu Parisada Hindu Dharma Indoensia (PHDI), Ikatan Cendekiawa Hindu Indonesia (ICHI), Prajaniti, Perkumpulan Pendidik Pasraman Indonesia (P3I), Pandu Nusa, Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN), GDHDI dan KMHDI.
Ketua PP KMHDI Wayan Darmawan mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk untuk menghimpun, memetakan dan memperdalam problematika-problematika yang dialami oleh umat Hindu Indonesia kini. Dimana harapnya problematika yang terkumpul nantinya akan coba disodorkan kepada pemerintah baru terpilih.
"Pergantian pemerintah baru menjadi angin segar untuk kita menyelesaikan problematika-problematika umat Hindu saat ini. Untuk itu penting adanya sebuah forum yang menghimpun, memetakan dan memperdalam apa saja problematika umat Hindu," terang Darmawan.
Dalam kesempatan tersebut, Darmawan mengatakan salah satu problematika umat Hindu saat ini adalah data umat Hindu yang dimiliki instansi pemerintah terkait masih belum akurat. Misalnya soal total jumlah populasi umat Hindu di Indonesia yang masih berbeda antar satu lembaga dengan lembaga lain.
"Data umat yang belum akurat ini tentu akan mempersulit kita melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan umat Hindu. Untuk itu perbaikan data umat Hindu harus segera dicanangkan," terangnya.
Darmawan mengatakan belum akuratnya data umat Hindu telah menyebabkan masalah turunan seperti kesulitan menentukan jumlah kebutuhan tenaga pendidik agama Hindu di masing-masing daerah.
Sementara itu, Ketua Pandu Nusa Duwijo, mengatakan saat ini dalam bidang pendidikan umat Hindu tengah mengalami persoalan yakni minimnya pengangkatan tenaga didik agama Hindu di daerah. Menurut Duwijo ada berbagai faktor yang menyebabkan minimnya pengangkatan.
"Mulai dari ketersedian anggaran, terbatasnya jumlah lembaga pendidikan Hindu untuk menyerap tenaga didik, kurang akuratnya data peserta didik agama Hindu disebuah daerah sehingga pemetaan kebutuhan tenaga didik agama Hindu belum bisa dilakukan," terangnya.
Hal senada juga disoroti oleh Ketua P3I Made Cakra. Ia menjelaskan banyak peserta didik tidak menerima pendidikan agama Hindu di sekolah lantaran kekurangan tenaga didik agama Hindu. Akibatnya peserta didik menerima pendidikan agama Hindu di sekolah/pasraman minggu.
"Padahal dalam konstitusi kita, khususnya di UU Sisdiknas dijelaskan bahwa setiap peserta didik berhak menerima pendidikan agama yang diajarkan oleh guru yang seagama," terangnya.
Kemudian, Ketua ICHI I Nyoman Wida mengatakan disamping persoalan tenaga didik agama Hindu, umat Hindu juga mengalami persoalan tentang representasi politik yang minim. Hal ini diakibatkan lantaran umat Hindu cenderung fobia dengan politik.
Menurutnya fobia politik ini harus dihapuskan, lantaran politik adalah ruang paling strategis menggodok atau memperjuangkan persoalan-persoalan umat Hindu. Ia pun mengatakan umat Hindu justru harus menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk terjun dalam politik.
Perwakilan PHDI Pusat Ni Kadek Tri Nuryanti Ningsih mengatakan salah satu problematika umat Hindu kini yaitu belum memadainya pengetahuan keagamaan yang dimiliki oleh anak muda Hindu. Hal ini membuat umat Hindu terobang ambing dengan keyakinanya.
Sementara perwakilan Prajaniti dan PSN mengajak ormas bernafas Hindu untuk bersolidaritas menyelesaikan problematika umat Hindu. Menurut mereka kerja gotong royong antar ormas Hindu akan bisa lebih cepat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.rls/aan/adn
Komentar