Tolak Demonstrasi Saatnya Masyarakat Jaga Stabilitas Keamanan Pasca Pemilu

Pemilu merupakan momen penting dalam kehidupan demokrasi sebuah negara. Namun, sesudah pemilihan umum, seringkali muncul ketegangan politik yang dapat mengancam stabilitas keamanan. Salah satu bentuk ketegangan yang sering muncul di publik adalah demonstrasi massal.

Kendati hak untuk berdemonstrasi dijamin dalam sistem demokrasi, demonstrasi yang tidak terkendali dapat membahayakan keamanan dan stabilitas negara. Oleh karena itu, penolakan terhadap demonstrasi dari semua pihak menjadi langkah yang krusial untuk menjaga stabilitas keamanan, terutama pasca pemilu.

Meskipun demonstrasi adalah hak konstitusional yang dijamin dalam sistem demokratis, demonstrasi yang tidak terkendali dapat mengancam stabilitas dan keamanan negara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menolak demonstrasi yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan pasca pemilu. Artikel ini akan membahas mengapa menolak demonstrasi adalah langkah yang penting dalam menjaga stabilitas keamanan pasca pemilu.

Salah satu alasan utama untuk menolak demonstrasi pasca pemilu adalah untuk mencegah gangguan terhadap ketertiban umum. Demonstrasi besar-besaran seringkali menjadi titik puncak dari ketegangan politik yang berlangsung. Ribuan orang yang berkumpul di jalan-jalan kota untuk menyuarakan pendapat mereka memiliki potensi besar untuk menimbulkan kekacauan, kerusuhan, dan bahkan kekerasan.

Hal ini bukan hanya membahayakan keselamatan warga sipil, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, penolakan terhadap demonstrasi menjadi langkah yang penting untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap ketertiban umum.

Diketahui, Gedung KPU RI hingga DPR RI menjadi sasaran aksi demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat. Aksi demonstrasi itu terjadi sesudah tahap pencoblosan Pemilu 2024 yang digelar pada 14 Februari lalu. Mencuatnya aksi unjuk rasa itu terkait dugaan adanya kecurangan pemilu hingga desakan agar DPR menggulirkan hak angket.

Demo ini dilakukan Massa aksi demo yang menolak hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan mendorong penggunaan Hak Angket di depan Gedung DPR RI, Senayan. mereka memastikan akan datang lagi demi mengawal Hak Angket DPR RI.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto,, mengklaim kondisi dalam negeri pasca Pemilu 2024 tetap masih aman, adanya gelombang demonstrasi yang belakangan ini marak di  terkait Pemilu hanya riak-riak kecil saja.  Hadi Tjahjanto, mengatakan kondisi di tengah masyarakat berjalan damai dan aman hal itu diketahuinya saat berkunjung langsung dan menemui masyarakat.

Demonstrasi memang diperbolehkan namun demikian aksi unjuk rasa tersebut rawan ditunggangi kelompok kepentingan. Oleh karena itu, menolak demonstrasi adalah langkah yang penting untuk membangun proses rekonsiliasi dan penyatuan kembali masyarakat pasca pemilu. Dengan menolak demonstrasi, semua pihak dapat menunjukkan komitmen mereka untuk mencari solusi damai dan membangun kembali kepercayaan di antara berbagai kelompok politik.

Menolak demonstrasi juga merupakan cara untuk menghormati proses demokrasi yang telah berlangsung. Pemilu adalah sarana utama di mana warga negara dapat menyalurkan aspirasi politik mereka secara damai. Namun, setelah pemilihan selesai, penting bagi semua pihak untuk menghormati hasilnya, bahkan jika mereka tidak setuju dengan hasil tersebut. Menolak demonstrasi adalah langkah untuk menunjukkan bahwa semua pihak siap untuk menghormati proses demokrasi dan bekerja bersama-sama untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Dengan menolak demonstrasi dan memilih untuk berkomunikasi secara damai, semua pihak dapat mendorong budaya dialog dan kompromi yang penting untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Ajakan untuk menjaga situasi kondusif pasca Pemilu juga disuarakan oleh kalangan Mahasiswa. Dalam hal ini, Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTKIN) seluruh-Indonesia menggelar diskusi publik yang bertempat di Kawasan Jakarta Selatan. Kegiatan itu bertajuk 'Memperkokoh Moderasi Pasca Pemilu Demi Terwujudnya Harmoni Kebangsaan'.

Acara tersebut di motori Koordinator Pusat DEMA PTKIN Se-Indonesia, M Syahrus Sobirin mengatakan diskusi yang digelar untuk menjaga kondusifitas negara. Menurutnya hal itu juga dalam rangka memberikan sekolah politik kepada kawan kawan mahasiswa dan masyarakat. Karna masyarakat yang sekarang didominasi kaum Gen Z dan milenial harus lebih peka lagi kepada situasi politik hari ini. Dinamika setiap pemilu selalu terjadi tuduhan kecurangan oleh pihak yang kalah. Dinamika politik seperti ini memicu perpecahan di masyarakat yang kemudian membuat stabilitas keamanan terganggu di daerah-daerah

Koordinator Pusat DEMA PTKIN Se-Indonesia, M Syahrus Sobirin mengatakan hak angket yang ramai baru baru ini, berbau politis mengingat gimmick serta motif yang dimunculkan tidak merepresentasi objektifitas pemilih. Hak angket ini resisten dengan kepentingan elektoral elit politik saja. Oleh sebab itu, kepada seluruh elemen mahasiswa untuk bersama-sama untuk kembali berbicara kesejahteraan masyarakat guna terwujudnya kerukunan NKRI.

Dalam menjaga stabilitas keamanan pasca pemilu, menolak demonstrasi yang berpotensi mengganggu adalah langkah yang penting. Hal ini bukan berarti mengabaikan hak warga untuk menyuarakan pendapat mereka, tetapi lebih merupakan upaya untuk mencegah gangguan terhadap ketertiban umum, eskalasi konflik politik, dan proses pemulihan pasca pemilu. Dengan mengedepankan dialog, rekonsiliasi, dan partisipasi politik yang damai, sebuah negara dapat memperkuat fondasi demokrasinya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan bersama.

)* Mahasiswa Universitas Terbuka

• TAGS:
• Pemilu2024