People Power 10 Agustus Buat Gaduh dan Hambat Program Pembangunan

People Power 10 Agustus Buat Gaduh dan Hambat Program Pembangunan

Opini, suaradewata.com - Demo yang akan dilakukan oleh sejumlah buruh dengan bertajuk gerakan people power, yang rencananya akan dihelat pada tanggal 10 Agustus 2023 hanya akan membuat kegaduhan terjadi.  Bukan hanya membuat kondisi menjadi semakin kacau saja, namun hal tersebut juga akan semakin menghambat  program dari pemerintah.

Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Waketum KSPSI) pimpinan Yorrys Raweyai, Arnod Sihite sangat menyayangkan adanya ajakan dari Jumhur Hidayat yang merencanakan akan menggelar sebuah aksi demonstrasi buruh, dengan agenda khusus, yakni mencabut total Undang-Undang (UU) Omnibus Law Ketenagakerjaan.

Bagaimana tidak, pasalnya justru dengan adanya penerapan akan UU Omnibus Law tersebut sejatinya akan semakin mempermudah dan memperlancar upaya dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang saat ini memang tengah memiliki agenda utama, yakni mengencarkan adanya pemulihan ekonomi nasional.

Percepatan adanya pemulihan ekonomi nasional tersebut tidak lain dan tidak bukan, tentunya akan bisa berlangsung dengan lancar apabila UU Omnibus Law Ketenagakerjaan tetap sah dan dijalankan. Maka dari itu, dengan adanya ajakan untuk mengerahkan sejumlah massa dalam jumlah yang banyak, apalagi jika hal itu justru mengatasnamakan buruh, justru jika itu dilakukan saat ini maka tentu menjadi sebuah hal yang sangatlah tidak tepat.

Ketidaktepatan adanya ajakan untuk menggerakkan masa dengan bertajuk people power itu lantaran akan sangat berpotensi untuk mengganggu bagaimana agenda besar yang tengah digalakkan oleh Pemerintah RI, yakni melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional dan juga akan membuat masyarakat sendiri menjadi rugi lantaran tidak bisa dipungkiri bahwa sampai sekarang, masyarakat pun sedang terus berkonsentrasi untuk bisa bangkit kembali setelah sekian lama terpukul karena dampak pandemi COVID-19.

Apalagi, untuk momen saat ini, bukan hanya sekedar akan sangat menggangu adanya program pemerintah berupa upaya untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional saja, melainkan juga akan sangat rawan untuk ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang sangat tidak bertanggung jawab dan hanya memiliki agenda terselubung sendiri secara praktis karena saat ini sedang menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang.

Pemerintah Republik Indonesia sendiri untuk di titik saat ini memang sangatlah membutuhkan adanya stabilitas politik di dalam negeri, karena dengan adanya stabilitas yang mampu terjaga dengan baik, maka juga secara otomatis akan semakin memperkuat ekonomi dan sebenarnya dampak baiknya juga akan ikut dirasakan oleh para buruh yang meningkat kesejahteraannya.

Terlebih, Pemerintah RI sendiri saat ini, semenjak kepemimpinan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat responsif apabila menangkap bagaimana aspirasi dari para buruh yang hendak menyampaikan aspirasinya. Sehingga sejatinya untuk bisa ditangkap seluruh keluh kesahnya oleh pemerintah, sama sekali tidak dibutuhkan aksi turun ke jalan.

Terdapat sebuah catatan yang sangat penting, yang mana hal itu sangat patut untuk diperhatikan oleh bangsa ini, yakni Indonesia harus banyak belajar dari banyaknya kasus krisis politik dan ekonomi yang terjadi di negara lain seperti di Sri Lanka beberapa waktu lalu. Justru, bangsa ini menjadi negara yang sangat beruntung karena kondisi ekonomi yang dimilikinya terus menerus mencatatkan dan mengalami pertumbuhan hingga adanya keterjaminan akan stabilitas politik yang tetap terjaga dengan baik.

Ketika situasi dan kondisi pada Tanah Air sudah demikian bagusnya, maka lantas sudah tidak perlu lagi ada pihak tertentu yang dengan sengaja justru kembali membuat onar yang malah menciptakan adanya ancaman akan Instabilitas negara sehingga justru akan membuat rugi masyarakat sendiri.

Sementara itu, Badan Intelijen Negara (BIN) juga menyatakan bahwa adanya pernyataan yang sempat dikemukakan oleh pengamat politik Rocky Gerung beberapa waktu lalu juga merupakan hal yang sangat berpotensi untuk memprovokasi masyarakat di Indonesia dan memicu adanya gerakan bertajuk people power, yang mana justru akan semakin menyebabkan munculnya berbagai macam kegaduhan dalam pelaksanaan pesta demokrasi dan kontestasi politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sehingga instabilitas negara juga akan terganggu.

Badan Intelijen Negara (BIN), menjelaskan bahwa apabila adanya gerakan people power itu tidak segera diredam, maka sangat dikhawatirkan akan mampu menjadi sebuah katalisator yang semakin membesar bagi gerakan-geraklan lain bertajuk sama.

Sehingga ketika hal itu sudah menjadi sebuah katalisator, maka akan sangat rawan memunculkan berbagai macam gerakan yang jauh lebih besar dan masif lagi di berbagai daerah di Indonesia.

Apabila hal itu terus dibiarkan begitu saja, maka justru bukan hanya sebatas sekedar mampu menciptakan instabilitas negara dan politik, namun juga akan semakin menghambat berbagai program kerja yang dicanangkan oleh pemerintah dan menjadikan masyarakat sendiri akan terkena dampak buruknya.

Joanna Alexandra Putri, Penulis adalah kontributor Kontributor Jeka Media Institute

• TAGS:
• Peoplepower
• Indonesia
• Nkri