Fraksi Golkar DPRD Bangli Kecewa dan Pesimis Mampu Hasilkan APBD 2021 Yang Berkualitas, Ini Penyebab

suaradewata

Bangli,suaradewata.com - Pembahasan Rancangan APBD Bangli tahun anggaran 2021 kembali molor dilakukan kalangan DPRD Bangli. Kondisi ini, tak ayal menyebabkan kisruh yang selama ini terjadi antara  anggota Fraksi Golkar DPRD Bangli dengan Ketua DPRD Bangli yang menjadwalkan penetapan RAPBD tahun 2021 tanggal 17 Desember 2020 kian panas. Mengingat, penjadwalan tersebut dinilai telah melanggar Permendagri No. 64 tahun 2020 yang mengisyaratkan penetapan RAPBD 2021 paling lambat harus sudah dilakukan sebulan sebelum tahun anggaran berjalan atau tanggal 30 November lalu. 

Terlepas dari itu, kekecewaan Fraksi Golkar kian membesar lantaran rencana pembahasan RAPBD tersebut justru terkesan ditunda-tunda tanpa alasan yang jelas. Mengingat, ditengah mepetnya waktu untuk pengesahan APBD Bangli 2021 yang dijadwalkan akan dilakukan tanggal 17 Desember tersebut, pembahasannya tak kunjung dilakukan. Hal inilah yang menyebabkan Fraksi Partai Golkar belakangan pesimis akan bisa menghasilkan APBD tahun 2021 yang lebih berkualitas dan pro rakyat seperti yang kerap didengungkan Ketua DPRD Bangli, Ketut Suastika dipersidangan sebelumnya. 

Menurut Ketua Fraksi DPRD Bangli, I Nengah Darsana, semestinya Rabu (2/12/2020) kemarin, telah dijadwalkan menggelar rapat gabungan komisi-komisi dengan sejumlah OPD terkait. "Namun tiba-tiba saja, rapat gabungan ini diumumkan oleh sekretariat atas printah Ketua DPRD, diberitahukan ditunda secara mendadak tanpa ada kejelasannya,” ungkap I Nengah Darsana, saat ditemui di ruang kerjanya. Disampaikan Darsana yang saat itu didampingi  anggotanya I Nyoman Basma dan Kartika, sejatinya sesuai undangan rapat perdana pembahasan RAPBD 2021 rencananya dimulai pukul 10.00 Wita. Namun hingga pukul 12.00 Wita, rapat tak kunjung dimulai. "Padahal kami semua anggota Fraksi Golkar secara kompak telah hadir dari pagi dan sudah melakukan absensi. Selain itu, sejumlah OPD yang diundang juga sudah ada yang datang. Namun baru sekitar pukul 12.15 Wita ada pemberitahuan dari seketariat bahwa rapat dibatalkan hingga ada pemberitahuan lebih lanjut atas perintah pak  ketua," beber Darsana yang mengaku kecewa atas sikap Ketua DPRD yang seolah-olah ingin mengendalikan sendiri lembaga DPRD Bangli.  

Lanjut Darsana, apa yang didengungkan Ketua DPRD Bangli dalam persidangan sebelumnya agar menghasilkan  APBD yang berkualitas dan pro rakyat sangat kontradiktif dengan  realita yang ada.  "Jadi kalau memang ingin APBD berkualitas, waktunya jangan dibuang-buang. Ini malah banyak hari yang bolong-bolong, tidak dimanfaatkan dengan baik," sesalnya. Karena itu, penunda-nundaan pembahasan APBD tersebut ditenggarai lantaran ditunggangi kepentingan politik. "Kita dari awal  memang telah curiga kalau penjadwalan pembahasan APBD 2021 dengan alasan untuk menghasilkan  APBD berkualitas, cermat dan bagus, hanya sebuah kedok politik. Buktinya, jadwal  pembahasan terus diundur-diundur, lalu bagaimana bisa hasilkan APBD berkualitas  ,”tegas Darsana yang diamini anggota Fraksi Partai Golkar lainnya.

Sementara I Nyoman Basma menambahkan, dengan dilakukan pengunduran jadwal penetapan RAPBD 2021 yang notabene telah melabrak Permendagri No 64. Tahun 2020, telah menyebabkan kedok politik yang terjadi didalamnya makin kentara. "Mungkin bagi mereka, dengan mengundurkan jadwal hingga 17 Desember nanti, menilai secara politik akan diuntungkan, makanya pola-pola ini diambil," sebutnya. Terlepas dari itu, Basma juga turut menyayangkan pembatalan mendadak rapat gabungan yang semestinya dihadiri pimpinan tersebut. Sementara  anggota DPRD hadir atas undangan pimpinan. “Kami sudah berjam-jam menunggu, tapi tiba-tiba dibatalkan. Kalau kemarin dibatalkan, tentunya kita hari ini bisa turun bertemu masyarakat," sesalnya.ard/nop

• TAGS: