Eksekutif Bangli Harapkan RAPBD 2021 Dapat Ditetapkan Secepatnya

suaradewata

Bangli, suaradewata.com - Jajaran eksekutif Bangli tetap berharap RAPBD Bangli tahun anggaran 2021 secepatnya agar dapat ditetapkan. Hal itu disampaikan Sekda Bangli, IB Gde Giri Putra saat membacakan jawaban eksekutif terkait pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bangli terhadap pembahasan RAPBD 2021, dalam Rapat Paripurna, Rabu (25/11/2020). 

Hal itu cukup menarik disimak, lantaran seperti diketahui di internal DPRD Bangli, saat ini terjadi kekisruhan terkait  jadwal yang telah ditetapkan untuk pengesahan RAPBD 2021 yang diagendakan akan dilakukan tanggal 17 Desember mendatang. Hal ini sebelumnya, dituding oleh Fraksi Partai Golkar telah melabrak Permendagri No.64 tahun 2020 yang mengisyaratkan penetapan RAPBD 2021 harus sudah dilaksanakan sebulan sebelum tahun berjalan. Dengan kata lain, batas akhir penetapan tanggal 30 November 2020. Akibat adanya beda pemahaman itu, anggota Fraksi Golkar sepakat tidak mau membahas RAPBD tersebut untuk menghindari terjadinya konsekwensi hukum atas dugaan pelanggaran yang kemungkinan terjadi.

Terlepas dari itu, rapat paripurna lanjutan tetap jalan sesuai jadwal yang telah disusun Banmus. Rapat dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika dihadiri hanya 15 orang anggota dari 30 anggota DPRD Bangli. Dua wakil ketua termasuk semua anggota Fraksi Golkar kompak memilih tidak hadir. Sementara dari eksekutif tampak hadir, Sekda Bangli IB. Gde Giri Putra dan sejumlah pimpinan OPD terkait juga tampak hadir.    

Sekda Bangli, IB Gde Giri Putra saat membacakan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi PDIP yang sebelum mempertanyakan tahapan dan mekanisme penyusunan RAPBD Tahun 2021, menyampaikan, pihaknya tetap berusaha  memenuhi  ketentuan  yang diamanatkan oleh  Permandagri No 64 Tahun 2020, walau masih ada keterlambatan. “Namun harapan kami proses pembahasan  tetap bisa dilaksanakan  dengan alancar sehingga RAPBD tahun 2021 ditetapkan secepatnya,” pintanya. 

Sementara menyikapi capain kinerja pemerintah Kabupaten Bangli yang selama ini tidak bisa diukur dengan jelas akibat lemahnya  akurasi data yang dimiliki dalam pembahasan RAPBD, lanjut Giri Putra, pada prinsipnya  pihaknya siap dan tetap berusaha  semaksimal mungkin  untuk menyajikan dan menyampaikan  data-data pendukung sehingga  pembahasan RABDI bisa bejalan lancar dan efektif. Selain itu, kata dia, terkait upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bangli, pada prinsipnya tetap merupakan prioritas dalam pembangunan tahun 2021. Selain itu, menjawab soal penanganan Covid-19 yang rata-rata juga dipertanyakan oleh masing-masing fraksi, eksekutif menegaskan penanganan dampak kesehatan, pemulihan ekonomi dan jarring pengaman sosial juga tetap menjadi prioritas dalam RAPBD 2021 baik dalam bentuk program dan kegiatan serta dalam bentuk belanja tak terduga.    

Lebih lanjut, menjawab pandangan umum Fraksi Retorsi Hati Nurani, terkait dengan pendapatan Asli Daerah (PAD) pada RAPBD tahun 2021 yang dirancang  Rp 104 miliar, eksekutif mengaku optimis target tersebut bisa terpenuhi walau pandemic Covid 19, belum diketahui kapan berakhirnya. “Untuk mencapai target tersebut memang dibutuhkan  inovasi dan penerapan  pola kerja  normal baru dari masing-masing perangkat daerah penghasil PAD,”ucap Sekda. Sedangkan terkait dengan penyusunan dan pembahasan RAPBD  tahun 2021, pihaknya akan berupaya  untuk memenuhi  tahapan-tahapan  yang ada. “Harapan kita bersama  dari proses pembahasan yang dilaksanakan  bisa menghasilkan  APBD yang berkualitas dan tepat sasaran dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.ard/nop

• TAGS: