Alot, Dewan Bangli Desak Rancangan APBD Perubahan 2020 Tak Ada Program Baru Lagi

istimewa

Bangli,suaradewata.com – Suasana lanjutan Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangli dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan rancangan APBD Perubahan 2020 berlangsung a lot, Selasa (22/09/2020). Pasalnya, dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bangli, I Wayan Diar, sejumlah kalangan DPRD Bangli tidak sependapat adanya program baru. Mengingat pandemic covid-19 masih melanda. Sebaiknya, anggaran tetap diprioritaskan untuk penanggulangan corona dan kegiatan yang telah dicanangkan dalam APBD induk 2020. “Kita focus untuk penanggulangan Covid-19 dulu. Karena itu, jangan sampai ada kegiatan baru lagi,” tegas Anggota DPRD Bangli, I Made Sudiasa.

Karena itu, Sudiasa selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bangli diakhir bicaranya menyatakan mewakili seluruh anggota fraksinya telah sepakat agar eksekutif tidak membuat program baru ditengah masih melandanya pandemic Covid-19. Hal yang sama juga ditegaskan I Ketut Suastika, sebagai anggota Fraksi PDIP DPRD Bangli, pihaknya menegaskan agar eksekutif tidak membuat dan melaksanakan program baru terlebih dahulu. Termasuk kegiatan hibah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada sejumlah lembaga yang telah dicanangkan oleh Bupati Bangli, I Made Gianyar agar ditunda hingga tahun 2021.  

Hal yang sama juga ditegaskan Anggota Fraksi PDIP lainnya, I Ketut Mastrem. Pada intinya, pihaknya sependapat tidak ada kegiatan baru yang dilakukan dalam APBD Perubahan. “Mengingat, dalam APBD Induk kita telah melakukan refocusing atau pemotongan kenapa harus ada kegiatan baru. Terkait belanja tidak langsung, bukan berarti kita setuju atau tidak setuju terhadap lembaga yang bersangkutan,” jelasnya. Kata dia, kalau ada kegiatan baru seolah-olah kita sudah kelebihan dana, padahal kita kekurangan dana. “Kita terseok-seok lo jalannya. Agar tidak pusing, maka pembahasan harus mengacu pada kebutuhan daerah dengan skala prioritas. Jangan sampai melebar kemana-mana,” ujarnya.  

Sementara I Nyoman Basma menyatakan sejatinya pihaknya juga sejak awal komit dan sangat setuju prioritas anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanggulangan Covid-19. “Tapi jangan sampai terlalu membabi buta. Harus ada kajian yang dilakukan setiap ada program baru yang akan dilaksanakan sejauh mana urgensinya,” tegasnya. Sebab, menurut Basma, tidak elok juga kalau ada usulan yang juga memang sifatnya urgent mendesak, itu langsung diabaikan. “Padahal kebutuhannya juga sama. Terkait revitalisasi ekonomi, BKK itu masuk salah satunya. Karena dengan bantuan tersebut akan meringankan juga beban masyarakat. Kalau kita bicara penanggulangan Covid-19 dalam arti luas sesungguhnya itu juga merupakan bagian untuk pemenuhan untuk meringankan warga ditengah pandemic Covid-19,’ tegasnya. Karena itu, ditekankan lagi oleh Basma, jangan sampai kita membabi buta semua harus diarahkan ke Covid-19 dengan mengabaikan ketentuan atau aturan lain yang mengayomi.

Atas persoalan tersebut, Ketua DPRD Bangli I Wayan Diar didampingi Wakil Ketua Komang Carles dan Nyoman Budiada mengajak anggota Dewan untuk kembali pada substansi pembahasan bahwa APBD Perubahan ini untuk penyesuaian lagi terhadap APBD Induk. “Catatannya, kita sepakat selain tetap focus untuk penganggaran Covid-19 juga untuk memenuhi program yang sudah tertuang dalam APBD induk. Kesimpulannya, anggaran Perubahan untuk pemenuhan refocusing,” sebutnya.

Disisi lain menindaklanjuti pro kontra yang terjadi, Kepala BKPAD I Ketut Riang mengaku akan melaporkan terlebih dahulu usulan para wakil rakyat tersebut kepada Bupati Bangli sebagai pemangku kebijakan daerah.ard/nop

• TAGS: