Komisi III DPRD Bangli Juga Ingatkan OPD Penghasil Agar Pasang Target Secara Realistis

Suaradewata

Bangli,suaradewata.com – Kalangan Anggota Komisi III DPRD Bangli kembali mengingatkan agar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diminta OPD penghasil jangan terlalu tinggi memasang target. Karena, bila asumsi tidak terpenuhi maka akan berdampak pada program yang telah tersusun dalam APBD nanti. Hal ini terungkap dalam rapat kerja antara Komisi III dengan OPD pengasil diantaranya BKPAD, Disparbud, Disperindag, RSUD, Dinkes dan Dishub, Kamis(13/8/2020) di Gedung Dewan.

Raker saat itu, dipimpin Ketua Komisi III, I  Made Natis didampingi Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles. Sementara OPD Penghasil tampak hadir langsung Kepala BKPAD I Ketut Riang, Kabid Destinasi Pengembangan dan Kebudayaan I Ketut Wakil, Perwakilan Disperindag, Kadiskes I Ketut Nadi, Wadir RSU Bangli Ketut Darmaja, Kadis Perijinan I Made Kirman Jaya dan Sedishub Bangli  Nyoman Pardi.

Kabid Destinasi Pengembangan dan Kebudayaan I Ketut Wakil dalam paparannya menyampaikan Disparbud memasang target pendapatan tahun 2021 sebesar Rp 28 milyar dari lima DTW diantaranya Kintamani Rp 25 milyar, Penglipuran Rp 2,5 milyar, Pura Kehen Rp 779 juta,Penulisan 45 juta dan  Terunyan Rp 40 juta sehingga total mencapai Rp 28 milyar”jelasnya

Menanggapi uraian tersebut anggota Komisi III  Made Sudiasa menyatakan sikap tidak sependapat. Sebab, kata dia, dalam kondisi covid 19 ini jangan terlalu berasumsi terlalu tinggi. Walaupun tahun 2019 tercapai target Rp 31 milyar dan tahun 2020 Rp 41 milyar, karena adanya covid  19 dipastikan akan anjlok. Untuk itu, dalam penyusunan anggaran tahun 2021, diharapkan OPD terkait mengacu pada kondisi sekarang. “Kami bangga kalau bisa menargetkan lebih, kami dorong sebenarnya itu. Tapi kami juga takut ada program yang disusun berdasarkan hasil PAD lalu tidak mencapai target. Ini tentunya akan menjadi pertanyaan besar lagi dimasyarakat seperti contoh banyak program tidak terealisassi lantaran tidak tercapai target,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kedepannya APBD ini diharapkan dibuat berdasarkan asumsi perhitungan secara baik. ”Coba bandingkan tahun 2019 target tercapai Rp 31 milyar. Sedangkan dalam kondisi covid 19 seperti sekarang ini untuk tahun 2021 targetkan Rp 28 milyar. Rasanya tidak masuk akal, karena tahun 2021 sangat tidak nyaman untuk pariwisata. Tapi kalau mau dipertahankan target ini, harus dipertanggung jawabkan”pintanya. Dalam hal ini, lanjut Sudiasa untuk  mengejar target tahun 2020 jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti contohnya yang terjadi dan menjadi keluhan dari masyarakat Bali terkait soal pungutan di Kintamani sehingga sempat ramai di medsos.

Sementara Ketua  Komisi III  I Made Natis menanggapi soal adanya pungutan dijalan tersebut,  mengatakan sebenarnya persoalan tersebut berawal dari  saat dipungut di pos retribusi mereka mengaku  berkunjung kerumah saudaranya. Namun, setelah dicek justru turun diresto untuk ngopi sambil menikmati keindahan alam Kintamani. “Nah, disitulah dipungut retribusi itulah faktanya,” ungkapnya.

Sedangkan menyinggung terkait penyusunan APBD yang dibuat untuk Tahun 2021, ditekankan kembali, targetnya agar betul-betul realistis. “Targetnya jangan terlalu diawang-awang, nanti tidak tercapai dan akhirnya kita terjebak. Harus ada parameter yang jelas, kenapa dalam kondisi seperti sekarang ini bisa menetapkan target yang tinggi, agar tidak ada persoalan dikemudian hari” pungkasnya.ard/nop

• TAGS: