Anggota Dewan Bangli Desak Anggaran Pembayaran TPP Jadi Prioritas

Istimewa

Bangli,suaradewata.com – Anggota DPRD Bangli, I Ketut Suastika mendesak agar eksekutif menganggarkan pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) sebesar 20 persen yang dipinjam untuk penanganan Covid 19. Pasalnya, selain merupakan persoalan isi perut pegawai, pembayaran ini juga  diharapkan adanya perputaran roda perekonomian. “Pembayaran TPP pegawai yang dipinjam untuk penanganan covid agar menjadi prioritas penganggaran,”ungkap  anggota DPRD Bangli  I Ketut Suastika, saat membahas KUA/PPAS APBD Tahun 2021, Rabu (12/8/2020).

Lanjut Politisi PDIP asal desa Peninjoan Tembuku ini, dengan dibayarkannya TPP yang sebelumnya dipinjam untuk penanganan covid 19, nantinya akan ada perputaran roda ekonomi masyarakat. Dimana, pegawai dapat tambahan hasil, sudah barang tentu mereka akan membelanjakan. Nah, disinilah, akan ada perputaran ekonomi yang selama ini stagnan akibat wabah corona. “Tidak tertutup kemungkinan perputaran ekonomi ini bisa daerah mendapatkan pemasukan,”bebernya, yang diamini rekannya I Made Sudiasa.

Pada kesempatan itu, Suastika mengungkapkan konsep anggaran induk 2021 mupun perubahan nanti lebih banyak akan tersedot untuk pembayaran hutang dan penanganan dampak covid 19. Mengingat dalam penanganan covid 19 ini, daerah banyak meminjam anggaran untuk  diplot pada pencegahan Covid.  “Selain TPP pegawai, daerah juga  harus membayar hutang terkait adanya pemotongan ADD, yang berdampak pada terganggunya pembayaran penghasilan tetap (siltap) aparatur desa. Mau-mau tidak mau hal ini harus dianggarkan,”ucapnya.

Pada kesempatan itu, Suastika juga menyinggung belum meratanya penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat Covid-19. Kata dia, konsep dan datanya tidak jelas sehingga diharapkan tahun 2021 bisa dituntaskan. “Berapa  bantuan pusat, berapa bantuan Pemprov Bali dan bagaimana konsep pemulihan ekonomi, ini yang akan menjadi fokus kita tahun 2021 nanti,” tandas Suastika.ard/nop

• TAGS: