Raker Komisi III Dengan BKPAD Bangli, Ini Yang Banyak Disoroti Kalangan Dewan

suaradewata

Bangli, suaradewata.com – Kalangan Komisi III DPRD Bangli, Selasa (4/8/2020) menggelar rapat kerja dengan pihak Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD). Raker yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bangli I Made Natis  dilaksanakan di ruang sidang DPRD Bangli lebih banyak menyoroti realisasi dan serapan anggaran selama enam bulan terakhir (Semester I tahun 2020) jelang pembahasan APBD Perubahan 2020.

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi III DPRD Bangli, I Ketut Suastika menanyakan adanya kemungkinan adanya penambahan anggaran  yang diterima Bangli dari pusat. Selain itu, mantan perbekel Desa Peninjoan itu, juga menyinggung realisiasi anggaran selama 6 bulan terakhir. “Kami ingin mendaptakan realisasi anggaran selama 6 bulan terakhir untuk selanjutkan akan kami lakukan pembahasan juga bersama SKPD lainnya,”ujar Suastika.

Pihaknya juga sempat menyoroti rendahnya persentase realisasi anggaran di rumah sakit Bangli, yang baru mencapai 20 persen. Dirinya mengaku mendapatan alasan rendahnya realisasi anggaran lantaran pandemic Covid 19 ini.  Selain itu, Suastika juga sempat menyinggung terkait empat kali penyesuaian APBD, apakah hanya untuk pemberlakukan dalam menjalankan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat atau bagaimana.

Sementara anggota Komisi III lainnya Made Sudiasa, lebih banyak menyoroti realisasi program yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini, pihaknya meminta BKPAD melakukan perincian yang sangat matang, terkait program mana yang bisa terdanai dan tidak. “Jangan sampai nanti diprogramkan, tahu-tahu anggarannya tidak ada. Untuk itu, perincianya harus akurat, jangan sampai nanti malah kacau lantaran anggaran tidak ada,” tegasnya.

Lebih lanjut, Politisi Partai Demokrat asal Desa Undisan, Tembuku ini, juga mencurigai adanya program baru yang dirancang dalam APBD perubahan nanti. Pasalnya, dirinya mengaku mendapatkan informasi dari masyarakat kalau pemerintah telah merancang melaksanakan program baru. Sementara disisi lain program lama dalam APBD Induk belum ada dananya.  “Program lama saja tidak jalan lantaran adanya penanganan covid 19, ini kok malah sudah ada  program baru,” ujarnya dengan nada tanya.

Disisi lain, menyikapi sorotan kalangan dewan, dari Pihak BKPAD Bangli belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Sementara terkait persentase realisasi, pihak BPKAD mengaku sudah memberikan laporannya pada Sekwan Bangli pada 23 Juli lalu. Sedangkan mengenai penyesuaian APBD 2020, disebutkan telah dilakukan sebanyak empat kali. Penyesuaian terakhir itu dikarenakan ada sumber baru dari pusat berupa DAK Cadangan.ard/utm

• TAGS: