Kontraktor Minta Perbanyak Proyek PL

suaradewata

Denpasar, suaradewata.com - Pemerintah cukup serius memerangi praktik pungutan liar (pungli) di Tanah Air. Buktinya, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), baik di pusat maupun di daerah.

Pembentukan Satgas Saber Pungli ini mendapat dukungan dari para rekanan/ kontraktor. Bagi para rekanan, kehadiran satgas ini diharapkan mampu menekan pungli di sektor pengadaan barang dan jasa ke depan. Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum jika salah satu sektor yang cukup rentan dengan praktik pungli adalah sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Praktik pungli ini tidak saja berdampak pada kualitas pekerjaan, namun juga lebih banyak merugikan rekanan. "Kalau kita mau jujur, ada banyak celah pungli di sektor pengadaan barang dan jasa. Karena itu, kami mendukung kehadiran Satgas Saber Pungli yang dibentuk pemerintah," tutur Wakil Ketua Aspekindo (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia) Provinsi Bali Made Sumberjaya, di Denpasar, Senin (18/12).

Dikatakan, dengan banyaknya paket proyek besar di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah, sangat rawan terjadinya praktik pungli. Sebab selain rekanan yang mengikuti penawaran jumlahnya terbatas, pagu anggarannya pun cukup tinggi. Di tambah lagi dengan pengawasan yang lemah, maka praktik pungli ini sulit dihentikan.

Di sini lain, banyaknya paket-paket besar sementara rekanan/ kontraktor besar jumlahnya terbatas, membuat banyak kontraktor kecil 'gigit jari'. Bahkan tak sedikit kontraktor kecil yang terpaksa guling tikar. Selain karena sulit bersaing, kontraktor-kontraktor kecil ini merayap karena minimnya paket-paket proyek kecil yang dapat dijangkau sesuai kualifikasinya.

"Karena itu ke depan, kami mendorong agar pemerintah perbanyak paket-paket proyek kecil berupa penunjukkan langsung (PL). Selain untuk menekan praktik pungli, dengan banyaknya paket proyek kecil maka akan lebih banyak kontraktor kecil yang dilibatkan," tegas Sumberjaya.

Ia juga menyarankan pemerintah, agar melibatkan asosiasi-asosiasi jasa konstruksi terkait paket-paket proyek PL ini. Hal tersebut penting, sehingga tidak lagi ada proyek PL yang justru dikerjakan oleh orang-orang yang tidak memiliki keahlian di bidangnya serta tidak mengantongi izin usaha jasa konstruksi.

"Sebelum penunjukkan untuk proyek PL, pemerintah mestinya panggil asosiasi. Jangan sampai proyek malah diberikan kepada yang tidak punya izin. Itu justru menjadi salah satu biang pungli," tandas kontraktor muda asal Gianyar itu.

Pada kesempatan yang sama, ia juga mengharapkan pemerintah, agar lebih serius dalam memperhatikan persyaratan tender. "Selama ini banyak persyaratan tender yang terlalu ribet, sehingga terkesan menyulitkan kontraktor. Akibatnya, banyak kontraktor yang mundur," pungkas Sumberjaya. san/ari

• TAGS:
• Denpasar
• Kontraktor
• Saber Pungli
• Proyek
• PL