40 Lebih KK Miskin Belum Nikmati Program Jokowi

istimewa

Buleleng, suaradewata.com – Program pemerintah pusat dalam bentuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) ternyata belum dirasakan sejumlah Kepala Keluarga (KK) di kawasan Kota Singaraja. Seperti yang terjadi terhadap 40 KK miskin di RT (Rukun Tetangga) Delod Margi, Desa Sari Mekar, Kecamatan Buleleng.

Berdasarkan keterangan Ketua RT Delod Margi, Tajudin, Selasa (2/8/2016), pihaknya sudah lama mengusulkan daftar 40 KK tersebut kepada pihak Desa Sarimekar. Tapi, sampai berita ini di unggah ternyata masih belum ada realisasi.

“Warga di sini (RT Delod Margi) belum ada yang dapat sama sekali. Tapi semua warga disini sudah saya data termasuk mengumpulkan Kartu Keluarga, KTP (Kartu Tanda Penduduk) lalu diserahkan berkasnya ke desa. Saya sudah berapa kali ke desa tapi tidak ada katanya (KIS, KIP, KKS),” ujar Tajudin.

RT Delod Margi merupakan kawasan yang jaraknya tak jauh dari kantor pusat pemerintahan Kabupaten Buleleng. Jaraknya tak lebih dari 800 meter di sebelah timur Kantor Bupati Buleleng.

Tajudin mengaku, upayanya untuk mengumpulkan sejumlah persyaratan warganya agar mendapatkan jaminan yang merupakan program Presiden Joko Widodo tersebut. Namun, persyaratan yang telah diserahkan sejak 1 (Satu) tahun lalu tersebut masih belum mendapat kejelasan dari pemerintahan di Bali Utara.

Alhasil, banyak masyarakatnya yang harus mondar-mandir untuk mengurus surat keterangan miskin terlebih untuk mendapatkan jaminan kesehatan ketika dalam kondisi sakit. Bahkan, sejumlah warganya sempat terjangkit demam berdarah dan harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik pemerintahan setempat.

“Untuk sementara, mereka (Warga miskin di RT Delod Margi) harus bolak-balik urus surat administrasi agar bisa mendapat pelayanan gratis. Bersyukur dari pihak rumah sakit biasanya ada solusi bagi warga kami yang tercatat sebagai warga miskin di Desa Sari Mekar,” paparnya.

Namun, sejumlah permasalahan terkait dengan pendidikan anak-anak pun sampai saat ini masih belum menemukan jalan keluar setelah “terisolir” dari program pemerintah pusat. Pasalnya, para orangtua pun masih terbebani oleh biasa SPP anak-anak mereka yang bersekolah.

Tajudin yang keseharian sebagai supir angkutan umum perkotaan pun mengaku sering kesulitan dalam biaya pendidikan anaknya.

“Sekarang biaya pendidikan mahal, dan harapan menyekolahkan anak ke pendidikan yang lebih tinggi pun banyak yang tidak mampu. Syukurnya bisa sampai tamat SMA (Sekolah Menegah Atas). Seperti anak saya yang perempuan dan sekarang sekolah di SMP (Sekolah Menengah Pertama). Hampir dapat beasiswa, tapi karena tidak punya KIP akhirnya tidak bisa dapat beasiswa itu,” ungkap Tajudin.

Pihak Desa Sari Mekar ketika dikonfirmasi mengaku ada 1.050 KK yang tercatat sebagai masyarakat miskin di kawasan  desa itu.  Sebagiamana diungkap Sekertaris Desa Sari Mekar, Mudana, ketika dikonfirmasi wartawan.

Menurut Mudana, saat ini tercatat sebanyak 532 KK yang sudah diusulkan dari jumlah total yang terdata di Desa Sari Mekar.  Sayangnya, dari jumlah yang diusulkan mendapat jaminan Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan yang merupakan program pemerintah pusat pun ternyata belum seluruhnya menerima.

“Saat ini baru sekitar 30 persen kartu jaminan yang datang. KIP ini sebagai dasar untuk mendapatkan beasiswa di setiap sekolah, sedangkan KIP yang datang belum semua datang, bertahap datangnya. Kita juga belum ada keterangan dari yang bawa, tugas kita cuma mengusulkan. Siapa yang datang itu yang kami bagikan. Kami cuma bisa mengusulkan,” papar Mudana.

Ironisnya, program bantuan pemerintah pusat yang turun tidak serta merta tersebut malah dianggap sebagai sebuah masalah bagi pemerintahan di tingkat desa. Pasalnya, sejumlah masyarakat di Desa Sari Mekar hanya mengetahui bahwa proses pengusulan berada di tingkat desa. Sehingga, sering melahirkan paradigma negative bagi mereka yang ada di pemerintahan desa khususnya Desa Sari Mekar.

Dikonfirmasi terpisah, Gede Komang selaku Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Buleleng mengatakan sudah mengusulkan 49.231 KK miskin yang ada di kawasan utara Pulau Dewata. Tapi, lanjutnya, sampai saat ini baru sekitar 47 ribu KK yang tercatat mendapatkan kartu tersebut.

“Penerima KKS punya hak untuk dapat KIS dari BPJS, yang punya anak usia 6-12 tahun dapat biaya pendidikan dari KIP, berhak dapat raski, bedah rumah, Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 600 ribu per tahun dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Rp 2 juta setiap KK. Kami rencanakan di tahun 2017 akan melakukan verifikasi kembali untuk validitas data masyarakat miskin yang masih tercecer. Sehingga, nanti bisa berlaku skala prioritas untuk bantuan kepada masyarakat miskin,” pungkasnya. adi/hai

• TAGS:
• PROGRAM PRESIDEN JOKOWI
• KARTU INDONESIA PINTAR
• KARTU INDONESIA SEHAT
• DISTRIBUSI
• KK MISKIN