Peran Negara dalam Mewujudkan Kemakmuran Rakyat dengan Formulasi GBHN

suaradewata

Buleleng, suaradewata.com - Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih. SE., M.AP yang akrab disapa Demer dari Fraksi Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) Bali melakukan Dengar Pendapat dengan Perwakilan Mahasiswa/i Se-Kabupaten Buleleng bertempat di Cozy Resto, Jalan Pura Segara Penimbangan, Kec Buleleng, Bali.

Menurutnya, Indonesia dalam beberapa tahun ini telah berhasil menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Dalam statistik, tercatat Indonesia pernah mencapai sebagai negara kedua di dunia dalam peringkat pertumbuhan ekonomi paling tinggi. Hal ini menjadi prestasi yang banyak dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Indonesia memiliki pertumbuhan stabil dari tahun 2009-2012 dalam kisaran 6,0 persen. Hanya China yang masih di atas, sedangkan negara lainnya seperti Malaysia, India, USA dan negara lainnya di bawah.

Laporan menyebutkan tingkat pencairan belanja modal pada akhir 2015 diproyeksikan hanya mencapai kisaran 80 persen sampai 85 persen, sehingga sedikit membatasi pertumbuhan ekonomi pada semester kedua. Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan tiga sudah stabil pada angka 4,7 persen (tahun ke tahun) dan belanja pemerintah meningkat signifikan tumbuh 6,6 persen (tahun ke tahun) jauh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya.

Selain itu, perekonomian Indonesia telah didukung oleh ekspansi sektor investasi yang didukung percepatan proyek infrastruktur, konsumsi rumah tangga yang kuat serta kontribusi ekspor yang positif. Laporan menambahkan, pada 2016 kondisi akan lebih baik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan bisa mencapai 5,3 persen, meskipun sedikit mengalami revisi turun karena pemulihan sektor ekspor yang masih tertunda. (Sumber : tempo.co, 4 Des 2015).

Sedangkan menurut prediksi Bank Dunia menunjukan bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebanyak 5,1% pada 2016 dan 5,3% pada 2017. (Sumber : bbc.com, 14 Apr 2016).

Sebagai penutup, Demer menyampaikan bahwa dengan Anggaran Belanja Negara pada APBN tahun 2015 berjumlah Rp2.039,5 triliun, semoga upaya untuk optimasi pendapatan tanpa mengganggu perkembangan investasi dan dunia usaha dapat dilakukan, kemudian melanjutkan kebijakan reformasi di bidang administrasi perpajakan, pengawasan dan penggalian potensi, dan perbaikan peraturan perundang-undangan, serta memberikan insentif perpajakan dalam bentuk pajak dan bea masuk ditanggung Pemerintah bagi sektor-sektor tertentu.

“Karena dalam APBN terdapat istilah yakni (1) belanja pembangunan untuk mencatat belanja terkait pembentukan investasi dan modal serta (2) belanja rutin yang digunakan membiayai operasional penyelenggaraan Negara” ungkapnya. ig

• TAGS:
• Politik