Mendukung Komitmen Pemerintah Membangun Indonesia Bebas Judi Online

Pemberantasan Judi Online

Oleh: Naura Fena )*

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari judi online terus ditunjukkan melalui berbagai langkah konkret. Dalam upaya ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada pemblokiran situs-situs yang bermuatan judi online, tetapi juga bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memutuskan mata rantai operasionalnya hingga ke akarnya.

Komitmen ini ditegaskan dalam sejumlah koordinasi lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BBPIK), serta aparat penegak hukum lainnya.

Salah satu langkah signifikan yang telah diambil adalah pemutusan jalur internet yang menghubungkan platform perjudian online di luar negeri, seperti Filipina dan Kamboja. Selain itu, ribuan situs judi online telah diblokir oleh pemerintah. Hingga awal 2025, tercatat sebanyak 711.518 konten judi online berhasil ditindak oleh Kemkomdigi.

Mayoritas konten judi online tersebut berupa situs web dan alamat IP, diikuti oleh konten di platform sosial media seperti Meta, Google/YouTube, Telegram, dan TikTok. Patroli siber aktif dilakukan untuk memastikan ruang digital tetap bersih dari aktivitas perjudian online yang merugikan masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memberantas judi online. Kementerian ini telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai lembaga untuk memperkuat upaya pemberantasan.

Pemerintah berkomitmen untuk transparan dan bekerja secara efisien demi menciptakan hasil yang optimal. Koordinasi ini tidak hanya mencakup pengawasan aktivitas digital, tetapi juga perbaikan infrastruktur teknologi informasi di berbagai kementerian dan lembaga. Langkah ini bertujuan memastikan mekanisme tata kelola pemerintahan berjalan lebih cepat dan efisien.

Kepala BBPIK, Aries Marsudiyanto, juga menegaskan bahwa pemberantasan judi online harus dilakukan hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Dia menambahkan bahwa koordinasi antar lembaga dan penerapan teknologi yang tepat menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh.

Aries berharap bahwa upaya ini tidak hanya dapat membasmi judi online secara efektif, tetapi juga memberikan efek jangka panjang yang bermanfaat bagi keamanan digital dan integritas sosial masyarakat.

Selain pemblokiran konten, pemerintah juga mengambil tindakan tegas terhadap pelaku judi online, termasuk mereka yang beroperasi melalui portal lowongan kerja. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengimbau pengelola portal lowongan kerja untuk meningkatkan pengawasan terhadap iklan yang berpotensi menyesatkan.

Banyak operator judi online yang memanfaatkan platform ini untuk merekrut tenaga kerja dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Kemnaker juga menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam menanggapi tawaran pekerjaan yang mencurigakan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menyatakan bahwa penting bagi pengelola portal lowongan kerja untuk meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi risiko dari iklan lowongan yang berpotensi menjadi penipuan.

Anwar menambahkan bahwa operator judi online kerap memanfaatkan platform digital untuk merekrut tenaga kerja dengan iming-iming besar, namun ternyata berkaitan dengan kegiatan ilegal. Kemnaker bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menindak tegas pelaku penipuan yang memanfaatkan peluang ini untuk merugikan masyarakat.

Dalam beberapa kasus, pelaku judi online memanfaatkan modus penipuan untuk menarik perhatian korban. Mereka sering kali meminta data pribadi, seperti nomor telepon atau identitas resmi, sebelum menawarkan pekerjaan dengan imbalan besar.

Kemnaker bekerja sama dengan kepolisian untuk menindak tegas pelaku penipuan ini. Langkah ini diharapkan dapat melindungi masyarakat dari kerugian sekaligus mempersempit ruang gerak operator judi online.

Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan pendekatan teknologi untuk mendukung pemberantasan judi online. Upaya ini mencakup pembaruan perangkat keras dan lunak di berbagai institusi negara untuk meningkatkan efisiensi serta memastikan transparansi dalam pengelolaan data. Teknologi yang lebih canggih memungkinkan patroli siber dilakukan dengan lebih efektif, sehingga aktivitas ilegal di dunia maya dapat dideteksi dan ditangani lebih cepat.

Komitmen pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari judi online tidak hanya ditujukan untuk menjaga moral masyarakat, tetapi juga melindungi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Judi online tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi individu, tetapi juga membuka celah untuk kejahatan lainnya, seperti pencucian uang dan penipuan. Oleh karena itu, pemberantasan judi online menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional.

Masyarakat juga diajak untuk berperan aktif dalam mendukung upaya ini. Pemerintah telah menyediakan berbagai kanal untuk melaporkan konten yang mencurigakan, termasuk laman khusus, nomor WhatsApp, dan chatbot. Dengan partisipasi aktif masyarakat, ruang digital diharapkan dapat menjadi tempat yang lebih aman dan produktif.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga berencana meningkatkan literasi digital masyarakat sebagai langkah preventif. Kampanye edukasi tentang bahaya judi online terus digalakkan, terutama di kalangan generasi muda. Orang tua juga dihimbau untuk lebih aktif mengawasi aktivitas anak-anak mereka di dunia maya. Kesadaran kolektif ini diharapkan dapat membangun budaya digital yang sehat dan bebas dari ancaman perjudian online.

Dukungan penuh dari berbagai pihak menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja sendiri dalam memberantas judi online. Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengatasi setiap tantangan yang muncul, termasuk perkembangan teknologi yang terus dimanfaatkan oleh operator judi online untuk menjalankan aksi mereka.

Dengan berbagai langkah yang telah dan akan terus dilakukan, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari judi online. Komitmen ini mencerminkan tanggung jawab negara untuk melindungi warganya dari ancaman yang merusak, sekaligus menciptakan ruang digital yang lebih aman dan produktif bagi semua.

 )* Penulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas

• TAGS:
• Opini